Evaluasi Tata Ruang Jabar: Gubernur Dedi Mulyadi Pimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi penting bersama seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Rapat yang berfokus pada evaluasi tata ruang wilayah ini diselenggarakan di Balai Kota Depok pada Selasa, 11 Maret 2025. Kegiatan ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam menata dan mengoptimalkan penggunaan lahan di seluruh provinsi Jawa Barat.

Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 13.15 WIB. Gubernur Dedi Mulyadi tiba lebih awal dan disambut oleh Wali Kota Depok, Supian Suri. Sebelum memasuki ruang rapat, keduanya melakukan peninjauan singkat di area Balai Kota, termasuk meninjau kondisi aliran kali yang ditemukan sedikit tercemar sampah. Hal ini menunjukkan perhatian Gubernur terhadap detail dan dampak tata ruang terhadap lingkungan.

Ruang Teratai di Gedung Wali Kota Depok menjadi lokasi berlangsungnya rapat koordinasi. Para kepala daerah, yang hadir dengan seragam kemeja putih dan celana hitam, berdatangan secara bertahap. Beberapa kepala daerah yang terlihat hadir antara lain:

• Wali Kota Bogor, Dedie Rachiem
• Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail
• Bupati Indramayu, Lucky Hakim

Kehadiran para kepala daerah ini menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka dalam membahas dan menyelesaikan isu krusial terkait tata ruang di wilayah masing-masing.

Sekitar pukul 14.05 WIB, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, tiba di lokasi dan langsung bergabung dalam rapat. Kehadiran beliau semakin mengukuhkan pentingnya rapat koordinasi ini dalam konteks perencanaan tata ruang nasional. Rapat yang diperkirakan berlangsung hingga pukul 15.30 WIB ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tata ruang di Jawa Barat.

Evaluasi tata ruang ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya proaktif pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat. Pembahasan dalam rapat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan kawasan perkotaan, pengelolaan lahan pertanian, hingga upaya pencegahan bencana. Dengan melibatkan seluruh kepala daerah, diharapkan tercipta sinergi dan koordinasi yang optimal dalam implementasi kebijakan tata ruang di tingkat kabupaten/kota.

Hasil dari rapat koordinasi ini sangat dinantikan, karena akan menjadi acuan bagi kebijakan tata ruang di Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan dalam menata ruang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan dan terintegrasi.