Kebijakan baru yang mengharuskan seluruh bus untuk menurunkan penumpang di dalam area Terminal Arjosari, Kota Malang, mulai tanggal 22 Juni mendatang, memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pengojek pangkalan Taspen. Mereka memprediksi penurunan pendapatan yang signifikan, mencapai hingga 40 persen, akibat berkurangnya jumlah penumpang.

Adi Wiyono (55), koordinator ojek pangkalan Taspen, menyampaikan kekhawatiran akan dampak kebijakan ini. Larangan bus untuk berhenti atau menurunkan penumpang di sekitar Jalan Raden Intan dan area Taspen, yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka, akan sangat dirasakan. "Jika bus dilarang berhenti di Taspen, dampaknya akan sangat besar bagi kami," ungkapnya di pangkalan ojek Taspen, Blimbing, Kota Malang, pada Senin (9/6/2025).

Adi menjelaskan bahwa sekitar 40 persen penumpang ojek pangkalan Taspen berasal dari penumpang bus yang turun di sepanjang jalur tersebut sebelum mencapai terminal. Penerapan aturan baru ini berpotensi mengurangi pendapatan harian mereka, yang saat ini berkisar antara Rp 75.000 hingga Rp 100.000.

Pangkalan ojek Taspen, yang telah beroperasi selama 25 tahun dan menaungi 30 anggota, merasa terabaikan dalam proses sosialisasi kebijakan ini. Adi menyayangkan kurangnya komunikasi dan koordinasi dari Dinas Perhubungan maupun pengelola Terminal Arjosari terkait rencana perubahan ini. "Kami berharap ada pemberitahuan sebelum diberlakukan. Kami ingin ojek pangkalan juga diperhatikan, jangan seolah-olah dipandang sebelah mata," ujarnya.

Adi juga menyoroti fokus pemerintah yang terkesan lebih condong pada ojek online, yang kini diwajibkan untuk menjemput penumpang di dalam area terminal. Ia menilai kebijakan ini kurang adil dan tidak memberikan solusi bagi para pengojek pangkalan yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut.

"Kami mendukung peraturan, tetapi kami juga bagian dari masyarakat yang mencari nafkah di sini. Kami mohon untuk diperhatikan, mungkin dengan memberikan solusi tempat yang strategis," harapnya. Meskipun demikian, Adi menegaskan bahwa pihaknya tidak menentang keberadaan ojek online dan berkomitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis. Sebelumnya, telah disepakati zona penjemputan informal untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

"Harapan kami kepada pemerintah yang memiliki wewenang adalah agar dapat mengayomi kami semua. Jangan sampai terjadi gesekan, atur kami agar semua bisa mencari nafkah dengan layak," pungkasnya. Para pengojek pangkalan Taspen berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali dampak kebijakan ini dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan oleh perwakilan pengojek pangkalan Taspen:

• Kekhawatiran penurunan pendapatan hingga 40% akibat larangan bus menurunkan penumpang di area Taspen.
• Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pihak terkait mengenai kebijakan baru.
• Perasaan terabaikan dan kurang diperhatikan dibandingkan ojek online.
• Harapan akan solusi tempat atau zona khusus untuk pengojek pangkalan.
• Komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan ojek online dan menghindari bentrokan.

Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri transportasi lokal.