Polemik pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus bergulir. KH Ahmad Fahrur Rozi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel, angkat bicara terkait posisinya di perusahaan tersebut.

Fahrur Rozi menegaskan bahwa jabatannya sebagai komisaris di PT Gag Nikel tidak mewakili PBNU, melainkan merupakan kapasitas personal. Penegasan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag dan kaitannya dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

"Saya tidak mewakili PBNU, tapi sebagai pribadi," ujarnya singkat melalui pesan singkat, menanggapi pertanyaan mengenai relevansi posisinya dengan jabatannya di PBNU.

Sebelumnya, Fahrur juga memberikan klarifikasi terkait polemik yang terjadi di Pulau Gag, menyusul kampanye #SaveRajaAmpat yang digagas oleh Greenpeace. Kampanye tersebut menampilkan keindahan Piaynemo yang disandingkan dengan foto dan video aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag.

Fahrur menjelaskan bahwa lokasi pertambangan nikel di Pulau Gag berjarak sekitar 40 kilometer dari Piaynemo. Ia juga menekankan bahwa Pulau Gag merupakan wilayah dengan izin usaha pertambangan (IUP) resmi yang dikelola oleh PT Gag Nikel. Izin eksplorasi di pulau tersebut telah berlaku sejak tahun 1998 dan ditetapkan sebagai IUP sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, Fahrur menyoroti beredarnya foto dan video hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) di media sosial yang menggambarkan seolah-olah aktivitas pertambangan berada di dekat Piaynemo. Narasi ini, menurutnya, menyesatkan publik dan menimbulkan kesan bahwa kawasan wisata terancam oleh pertambangan.

"Akibat narasi ini, banyak yang mengira lokasi tambang berada di kawasan wisata," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa secara geologis, Piaynemo merupakan kawasan karst yang tersusun dari batu gamping, sementara nikel umumnya ditemukan di batuan ultrabasa seperti laterit atau peridotit. Hal ini berarti Piaynemo tidak memiliki potensi nikel dan tidak mungkin untuk ditambang.

"Artinya, secara ilmiah, wilayah seperti Piaynemo tidak memiliki potensi nikel dan tidak mungkin untuk ditambang," tegasnya.

Fahrur juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan mengimbau untuk mengonsumsi berita resmi dari kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya menyebarkan informasi yang akurat dan menghindari narasi yang menyesatkan.

"Ini bukan soal pro atau kontra, tapi soal tanggung jawab menyebarkan informasi akurat. Narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain, termasuk narasi separatis untuk 'memerdekakan Papua'," imbuhnya.

Sebagai pengasuh Pondok Pesantren An Nur 1, Fahrur Rozi juga menyoroti pentingnya isu lingkungan. Namun, ia menekankan bahwa isu tersebut harus disampaikan dengan jujur dan berdasarkan fakta.

"Mari kita kawal dan lindungi Raja Ampat dengan menyebarkan fakta, bukan narasi menyesatkan dan manipulasi," tegasnya.

Fahrur menambahkan bahwa PT Gag Nikel beroperasi sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan patuh terhadap peraturan pemerintah tentang konservasi lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa operasional perusahaan secara rutin diperiksa oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi terkait.

"Selama ini tidak ada aturan yang dilanggar," pungkasnya.