Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji, mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam memaparkan skema pembiayaan dan fasilitas yang akan diterima jemaah haji. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Timwas Haji DPR RI, Abidin Fikri, di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025). Menurutnya, keterbukaan informasi sejak tahap awal perencanaan sangat krusial untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjadi dasar evaluasi terhadap dukungan negara dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Keterbukaan ini mencakup kemampuan keuangan negara dan pengelolaan dana haji yang telah disetorkan calon jemaah, termasuk skema pemanfaatannya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," ujar Abidin. Ia menekankan, idealnya, sejak awal calon jemaah sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai fasilitas yang akan mereka terima sesuai dengan paket yang dipilih, misalnya paket A, B, C, atau D. Dengan demikian, seluruh proses menjadi transparan dan akuntabel.

Abidin menambahkan, pengelompokan layanan haji berdasarkan kategori A hingga D sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada DPR, sehingga lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Hal ini bukan berarti DPR ingin mencampuri ranah eksekutif, melainkan untuk memastikan bahwa jemaah haji menerima layanan yang sesuai dengan biaya yang telah mereka bayarkan.

"Kami tidak bermaksud mengintervensi urusan eksekutif, namun kami perlu mengetahui dan membahasnya sejak awal. Dalam rapat kerja, kami telah menekankan agar fasilitas yang disediakan tidak memberatkan jemaah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Abidin menyoroti sejumlah permasalahan teknis yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2025, termasuk kendala transportasi dan konsumsi yang dikeluhkan oleh jemaah. Ia menegaskan bahwa masalah ini harus menjadi bahan evaluasi penting agar tidak terulang di masa mendatang.

"Kita harus melakukan pembenahan secara komprehensif, tidak hanya di Kementerian Agama, tetapi juga dari sisi hulu, termasuk pemerintah daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan terkait masalah pra-keberangkatan yang perlu diperhatikan agar tidak memberatkan jemaah," jelas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Abidin mengingatkan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih siap dan terbuka sejak awal dalam menyusun skema layanan dan pembiayaan haji.

"Mari kita perbaiki bersama-sama. Jangan sampai jemaah haji harus menanggung beban layanan yang tidak sesuai dengan biaya yang telah mereka keluarkan," pungkasnya.

Berikut poin-poin yang menjadi sorotan dalam perbaikan penyelenggaraan haji:

• Transparansi Pembiayaan: Pemerintah perlu terbuka mengenai skema pembiayaan haji dan pengelolaan dana haji oleh BPKH.
• Kejelasan Fasilitas: Jemaah haji harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai fasilitas yang akan mereka terima sesuai dengan paket yang dipilih.
• Pengawasan DPR: DPR perlu dilibatkan dalam pengawasan penyelenggaraan haji untuk memastikan jemaah menerima layanan yang sesuai.
• Evaluasi Teknis: Permasalahan teknis seperti transportasi dan konsumsi harus dievaluasi dan diperbaiki.
• Perbaikan Hulu: Pembenahan perlu dilakukan mulai dari Kementerian Agama hingga pemerintah daerah dan KBIH.
• Pra-Keberangkatan: Masalah yang terjadi pada tahap pra-keberangkatan harus menjadi perhatian agar tidak memberatkan jemaah.