Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden, yang menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tersebut. Pencabutan izin ini didasarkan pada temuan pelanggaran lingkungan yang signifikan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Kawei Sejahtera Mining, yang berlokasi di Pulau Kawe; PT Mulia Raymond Perkasa, yang beroperasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun; PT Anugerah Surya Pertama, yang berlokasi di Pulau Manuran; dan PT Nurham, yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur. Tindakan ini diambil setelah evaluasi mendalam dan laporan dari Menteri Lingkungan Hidup yang menunjukkan adanya dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan.

Pemerintah menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan kawasan konservasi di Raja Ampat, yang memiliki nilai ekologis dan pariwisata yang sangat tinggi. Kawasan ini juga tengah diupayakan untuk ditetapkan sebagai Geopark, sehingga perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama. Meskipun izin-izin tersebut dikeluarkan sebelum penetapan kawasan Geopark, pemerintah berpendapat bahwa kepentingan lingkungan harus diutamakan.

PT GAG Nikel, perusahaan lain yang beroperasi di Pulau Gag dan sempat menjadi sorotan publik, tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang izinnya dicabut. Namun, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional PT GAG Nikel. Perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat dan melakukan reklamasi lahan bekas tambang secara bertanggung jawab. Pemerintah juga akan memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya.

Keputusan pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di Raja Ampat dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak kekayaan alam yang dimiliki. Pemerintah berharap bahwa tindakan ini akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku.

Berikut adalah daftar perusahaan yang izinnya dicabut:

• PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawe)
• PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun)
• PT Anugerah Surya Pertama (Pulau Manuran)
• PT Nurham (Pulau Yesner Waigeo Timur)