Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil tindakan tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Raya. Keputusan krusial ini diumumkan secara resmi pada hari Selasa, 10 Juni 2025, menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.

Adapun empat perusahaan yang terkena dampak pencabutan IUP ini adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan serangkaian pertimbangan matang yang melibatkan berbagai pihak dan instansi terkait. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jakarta, Bahlil mengungkapkan tiga alasan utama yang mendasari pencabutan izin tersebut.

Alasan pertama dan yang paling mendasar adalah terkait pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan evaluasi mendalam dan menemukan bukti-bukti konkret yang menunjukkan adanya praktik-praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Pelanggaran ini dinilai dapat merusak ekosistem Raja Ampat yang sangat berharga dan rentan terhadap kerusakan.

Alasan kedua yang menjadi pertimbangan penting adalah hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh tim gabungan dari Kementerian ESDM, KLHK, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memverifikasi kondisi aktual di lapangan dan mengidentifikasi potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan operasional keempat perusahaan tersebut memiliki nilai konservasi yang tinggi dan perlu dilindungi dari aktivitas pertambangan.

Alasan ketiga adalah hasil dari rapat terbatas yang melibatkan sejumlah kementerian terkait, pemerintah daerah, tokoh masyarakat Raja Ampat, serta hasil pemeriksaan di lapangan. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak.

Bahlil juga memberikan klarifikasi terkait status IUP PT Gag Nikel, perusahaan tambang nikel lainnya yang beroperasi di Raja Ampat. Ia menegaskan bahwa IUP PT Gag Nikel tidak dicabut, namun pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Saat ini, kegiatan tambang PT Gag Nikel telah dihentikan sementara sejak tanggal 5 Juni 2025, sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Antam tersebut.

Keputusan pencabutan IUP empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup. Pemerintah berharap bahwa keputusan ini dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan tambang lainnya untuk selalu beroperasi secara bertanggung jawab dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.