Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan salah seorang pejabat di lingkungan kementerian tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek infrastruktur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa koordinasi ini difokuskan pada penanganan informasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi oleh oknum pejabat PUPR. Informasi awal yang diterima KPK mengindikasikan adanya permintaan sejumlah dana yang diduga terkait dengan acara pribadi pejabat tersebut. "KPK telah menerima informasi mengenai dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PUPR dan saat ini sedang melakukan pendalaman," ujar Budi.

Modus operandi yang terungkap adalah adanya permintaan dana dari seorang pejabat kepada jajarannya, yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. KPK menekankan bahwa praktik semacam ini merupakan pelanggaran serius dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan berkoordinasi erat dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR. Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap temuan investigasi yang telah dilakukan oleh Itjen. KPK akan meneliti secara seksama bukti-bukti dan informasi yang ada untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, telah memberikan respons terhadap laporan dugaan gratifikasi ini. Dody menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan telah menugaskan Inspektur Jenderal untuk menangani masalah ini secara internal. "Kami telah menerima laporan tersebut dan Inspektur Jenderal sedang melakukan investigasi. Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektur Jenderal untuk menindaklanjuti," kata Dody.

Namun, Dody menambahkan bahwa jika hasil investigasi Irjen menemukan indikasi tindak pidana, maka kasus ini akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum yang berwenang, seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian PUPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek infrastruktur.

KPK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mengenai praktik gratifikasi. Koordinasi dengan Kementerian PUPR akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan dapat diakses dan dianalisis secara komprehensif.

Berikut adalah poin-poin penting dalam penanganan kasus ini:

• Koordinasi Intensif: KPK dan Kementerian PUPR menjalin koordinasi erat untuk menangani dugaan gratifikasi.
• Investigasi Mendalam: KPK akan menganalisis temuan investigasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menjamin transparansi dalam pengelolaan anggaran.
• Tindak Lanjut Hukum: Jika ditemukan indikasi tindak pidana, kasus ini akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum yang berwenang.