Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bukti pelanggaran lingkungan yang signifikan oleh keempat perusahaan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pencabutan izin ini didasarkan pada laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Keempat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Bahlil menjelaskan bahwa izin-izin tersebut diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum adanya penetapan Raja Ampat sebagai Geopark. Lokasi keempat tambang tersebut berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat yang seharusnya dilindungi karena keindahan alam dan keanekaragaman biota lautnya. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya juga memberikan saran untuk melakukan pencabutan izin tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa dari lima izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Raja Ampat, hanya satu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Kontrak Karya (KK) untuk PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam. Izin ini tidak dicabut. Sementara itu, IUP lainnya dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006, ketika kewenangan perizinan masih berada di tangan pemerintah daerah, yaitu bupati dan gubernur.

Pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan di Raja Ampat, yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Presiden Republik Indonesia memiliki visi untuk menjadikan Raja Ampat sebagai tujuan wisata kelas dunia, sehingga perlindungan terhadap lingkungan menjadi prioritas utama. Keputusan ini juga sejalan dengan saran dari pemerintah daerah yang menginginkan agar kawasan Geopark Raja Ampat dilindungi dari aktivitas pertambangan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pencabutan izin ini:

• Pelanggaran Lingkungan: Keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
• Lokasi di Geopark: Lokasi tambang berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat yang seharusnya dilindungi.
• Izin Daerah: Izin diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai Geopark.
• Dukungan Pemda: Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya menyarankan pencabutan izin.
• Visi Presiden: Pencabutan izin sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia yang berkelanjutan.