APBD DKI Jakarta 2024: PAD Ungguli Target, Prioritaskan Enam Program Strategis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menggelar Rapat Paripurna yang membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan laporan detail mengenai capaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode tersebut. Rapat penting ini diadakan di Gedung DPRD Jakarta pada hari Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam paparannya, Rano Karno menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp74,94 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp72,95 triliun, atau setara dengan 97,34 persen dari target. Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target yang ditetapkan. PAD berhasil mencapai Rp50,74 triliun, atau 100,55 persen dari target awal sebesar Rp50,46 triliun. Capaian ini menjadi indikator positif bagi kemandirian fiskal ibu kota.

Rincian PAD tersebut meliputi:

• Pajak Daerah: Terealisasi sebesar Rp44,44 triliun atau 98,82 persen dari target.
• Retribusi Daerah: Mencapai Rp713,71 miliar, melampaui target dengan realisasi 110,18 persen.
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Tercatat sebesar Rp653,70 miliar, atau 103,04 persen dari target.
• Lain-lain PAD yang Sah: Berkontribusi sebesar Rp4,92 triliun, juga melampaui target dengan realisasi 117,17 persen.

Selain PAD, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp21,62 triliun atau 90,93 persen dari target. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp589,16 miliar, atau 83,73 persen dari target.

Sementara itu, dari sisi belanja, total anggaran belanja daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp76,02 triliun. Realisasinya mencapai Rp70,01 triliun, atau 92,09 persen dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Operasi mendominasi alokasi anggaran dengan capaian sebesar Rp58,62 triliun (95,66%). Rincian Belanja Operasi meliputi:

• Belanja Pegawai: Terealisasi sebesar Rp19,19 triliun (95,80 persen).
• Belanja Barang dan Jasa: Mencapai Rp26,57 triliun (95,46 persen).
• Belanja Bunga: Tercatat sebesar Rp180,73 miliar (97,17 persen).
• Belanja Subsidi: Terealisasi sebesar Rp5,87 triliun (92,96 persen).
• Belanja Hibah: Mencapai Rp3,30 triliun (98,50 persen).
• Belanja Bansos: Tercatat sebesar Rp3,49 triliun (98,46 persen).

Selain Belanja Operasi, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari anggaran. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lain mencapai Rp383,99 miliar (99,73 persen). Menariknya, Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi sama sekali dari pagu anggaran sebesar Rp1,36 triliun.

Dana belanja juga dialokasikan secara khusus untuk enam program prioritas daerah, yaitu:

1. Penanggulangan Banjir: Terealisasi sebesar Rp2,99 triliun atau 91,34 persen dari total anggaran Rp3,27 triliun.
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai realisasi Rp1,57 triliun dari anggaran Rp1,60 triliun, atau 97,51 persen.
3. Percepatan Penurunan Stunting: Terealisasi Rp1,45 triliun, atau 90,25 persen dari anggaran Rp1,6 triliun.
4. Penanganan Kemacetan: Mencapai Rp7,15 triliun, atau 89,98 persen dari anggaran Rp7,95 triliun.
5. Penanggulangan Kemiskinan: Terealisasi sebesar Rp7,66 triliun dari anggaran Rp7,86 triliun, atau 97,42 persen.
6. Penguatan Nilai Demokrasi: Mencapai Rp1,05 triliun, atau 99,14 persen dari anggaran Rp1,06 triliun.

Realisasi Pembiayaan Daerah menunjukkan penerimaan sebesar Rp9,34 triliun, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp6,54 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7,84 triliun, yang dialokasikan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Bank DKI.

Dengan seluruh realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,43 triliun. Posisi neraca daerah per 31 Desember 2024 menunjukkan Aset sebesar Rp745,95 triliun, Kewajiban sebesar Rp18 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp727,95 triliun. Laporan arus kas menunjukkan saldo negatif sebesar Rp2,12 triliun sepanjang tahun 2024, mencerminkan arus dari aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan aktivitas transitoris.