Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara tegas membantah adanya keterkaitan antara izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Bahlil, izin-izin tersebut telah diterbitkan jauh sebelum era pemerintahan Jokowi. Penegasan ini disampaikan untuk merespon isu yang beredar di media sosial terkait keterlibatan Jokowi dalam perizinan tambang di wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya tersebut.

"Tidak ada itu. Izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil, menepis spekulasi yang berkembang.

Bahlil menjelaskan bahwa sebagian besar IUP yang dipermasalahkan diterbitkan pada periode 2004-2006. Kala itu, kewenangan penerbitan IUP masih berada di tangan pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

Secara spesifik, Bahlil mencontohkan kasus PT Gag Nikel. Perusahaan ini, menurutnya, telah beroperasi berdasarkan kontrak karya sejak tahun 1972, jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Kontrak karya tersebut diperbarui pada tahun 1998, di era Orde Baru.

"Jadi, sama sekali tidak ada hubungannya (dengan Jokowi)," tegas Bahlil.

Isu keterkaitan Jokowi dengan izin tambang di Raja Ampat mencuat setelah beredarnya video di media sosial. Video tersebut menampilkan sejumlah kapal dengan inisial yang diasosiasikan dengan Presiden Jokowi dan mantan Ibu Negara Iriana Jokowi. Kapal-kapal tersebut diduga digunakan untuk mengangkut hasil tambang dari Raja Ampat.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat sejumlah perusahaan yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Beberapa di antaranya memperoleh izin dari pemerintah pusat, sementara yang lain memperoleh izin dari pemerintah daerah.

Berikut daftar perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat:

• PT Gag Nikel: Memiliki izin Operasi Produksi sejak tahun 2017. PT Gag Nikel merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk, yang merupakan bagian dari holding BUMN tambang, MIND ID.
• PT Anugerah Surya Pratama (ASP): Memiliki izin operasi produksi sejak tahun 2013. PT ASP diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal China.
• PT Mulia Raymond Perkasa (MRP): Memperoleh IUP dari Bupati Raja Ampat pada tahun 2013.
• PT Kawei Sejahtera Mining (KSM): Memperoleh IUP dari Bupati Raja Ampat pada tahun 2013.
• PT Nurham: Memperoleh IUP dari Bupati Raja Ampat pada tahun 2015.

Sebelumnya, empat dari lima perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham, telah dicabut izinnya.

Pada tahun 2017, Menteri ESDM dijabat oleh Ignasius Jonan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI dan Menteri Perhubungan. Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM ke-20 dari 14 Oktober 2016 hingga 23 Oktober 2019, sebelum digantikan oleh Arifin Tasrif.