Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyampaikan keprihatinan atas kinerja operasional Rumah Sakit (RS) Eka Candra Rini, yang diresmikan pada November 2024. Sorotan tajam ini muncul seiring dengan evaluasi triwulan pertama anggaran tahun 2025 yang menunjukkan pendapatan rumah sakit tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga Mei 2025, RS Eka Candra Rini baru berhasil mengumpulkan pendapatan sekitar Rp 3,6 miliar. Angka ini sangat kontras dengan target anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 105 miliar, yang berarti realisasi pendapatan baru mencapai sekitar 3,39 persen dari target. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) rumah sakit hanya mencapai 17 persen, mengindikasikan bahwa kapasitas rumah sakit belum dimanfaatkan secara optimal.

"Dengan pendapatan yang masih sangat rendah dan BOR yang belum optimal, jelas bahwa rumah sakit ini belum beroperasi secara maksimal," ujar Imam Syafi’i, salah satu anggota DPRD Surabaya, pada Senin (9/6/2025). Ia menambahkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang medis yang memadai menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. Ia menyoroti belum adanya fasilitas penting seperti CT scan dan MRI di RS Eka Candra Rini. Padahal, fasilitas ini krusial dalam menunjang diagnosis dan penanganan medis yang komprehensif.

"Bagaimana rumah sakit bisa mengejar target pendapatan yang tersisa dalam tujuh bulan ke depan jika fasilitas penting seperti CT scan dan MRI belum tersedia?" tanyanya retoris.

Imam Syafi’i juga mengungkapkan informasi yang diperolehnya dari Direktur RS Soewandhi bahwa sebuah rumah sakit membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk mencapai kemandirian finansial. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa RS Eka Candra Rini membutuhkan waktu dan perhatian lebih untuk dapat beroperasi secara optimal.

Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menunda rencana pembangunan rumah sakit baru di kawasan Karangpilang. Menurut mereka, fokus utama saat ini seharusnya tertuju pada optimalisasi operasional RS Eka Candra Rini.

"Saat ini, RS Eka Candra Rini masih membutuhkan banyak pembenahan. Sebaiknya, cita-cita untuk membangun rumah sakit baru ditunda dulu. Biarkan rumah sakit yang ada saat ini berjalan sehat terlebih dahulu," tegas Imam Syafi’i.

Imam juga mengkritisi proses pembangunan RS Eka Candra Rini yang dianggap tergesa-gesa dan kurang perencanaan matang. Ia mengibaratkan rumah sakit tersebut seperti bayi prematur yang dipaksa lahir, sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra.

Adapun poin-poin penting yang menjadi perhatian DPRD Surabaya adalah:

• Rendahnya realisasi pendapatan RS Eka Candra Rini yang jauh dari target.
• Tingkat hunian tempat tidur (BOR) yang belum optimal.
• Belum tersedianya fasilitas penunjang medis yang memadai, seperti CT scan dan MRI.
• Perlunya waktu untuk mencapai kemandirian finansial rumah sakit.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, DPRD Surabaya berpendapat bahwa penundaan pembangunan rumah sakit baru merupakan langkah yang bijak demi memastikan RS Eka Candra Rini dapat beroperasi secara optimal dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Surabaya.