Ratusan Ribu Surat Suara Tiba di Jayapura untuk PSU Pilgub Papua

Jayapura, Papua – Sebanyak 772.695 surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Papua telah tiba di Jayapura pada Selasa, 10 Juni 2025. Kedatangan logistik penting ini menandai langkah krusial dalam persiapan pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Diana Simbiak, menjelaskan bahwa jumlah surat suara yang diterima telah disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024, yang mencapai 750.959 pemilih. Guna mengantisipasi potensi kerusakan atau kekurangan, KPU menambahkan 0,2 persen surat suara cadangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saat ini, surat suara PSU Pilkada Papua telah tersimpan aman di gudang logistik Jayapura dan tengah menjalani proses penyortiran," ungkap Diana. KPU menargetkan pendistribusian logistik ke berbagai kabupaten dan kota di seluruh Papua dapat dimulai dalam beberapa hari mendatang, setelah proses penyortiran rampung.

KPU Papua Optimistis Logistik Tiba Tepat Waktu

KPU Papua berkomitmen untuk memastikan seluruh logistik persiapan PSU tiba tepat waktu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis. Diana menjelaskan bahwa pendistribusian logistik ke tingkat distrik dan kampung akan dimulai pada H-14, atau sekitar tanggal 24 Juli 2025.

"Untuk daerah-daerah terpencil, kami telah memetakan jalur distribusi alternatif untuk memastikan logistik PSU dapat sampai tepat waktu. Kami juga menjalin koordinasi intensif dengan penyelenggara di tingkat bawah untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar hingga ke masing-masing daerah," tegas Diana.

PSU Pilkada Papua akan diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), yaitu pasangan nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK) dan pasangan nomor urut 2 Matius Derek Fakiri-Ariyoko Rumaropen (MDF-AR). KPU Papua terus berupaya mempersiapkan pelaksanaan PSU dengan sebaik mungkin, guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil.