Walhi Kritik Keras: Pertambangan di Raja Ampat Mengorbankan Lingkungan Demi Keuntungan Sesaat

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhendi, menyampaikan kritik pedas terkait kelanjutan operasi pertambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat. Ia menyamakan situasi ini dengan tindakan menjual organ vital demi mendapatkan barang mewah, sebuah analogi yang menggambarkan pengorbanan jangka panjang demi keuntungan sesaat.

Menurut Zenzi, pemerintah terkesan mengabaikan potensi kerugian lingkungan dan sosial yang akan ditanggung oleh masyarakat dan negara akibat aktivitas pertambangan tersebut. Kerusakan ekosistem, krisis perikanan, dan kesulitan akses air bersih adalah beberapa dampak negatif yang dipertaruhkan demi eksploitasi nikel.

Zenzi juga mempertanyakan efektivitas pencabutan izin terhadap empat perusahaan tambang lainnya di Raja Ampat, sementara PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi. Ia menilai langkah ini sebagai upaya meredam kritik publik tanpa benar-benar mengatasi akar masalah. Ia berpendapat, jika pemerintah berkomitmen melindungi Raja Ampat, seharusnya seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dihentikan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Namun, PT Gag Nikel, yang operasinya di Pulau Gag menuai sorotan publik, tetap dipertahankan.

Bahlil menjelaskan bahwa meskipun izin PT Gag Nikel tidak dicabut, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan perusahaan tersebut. Pemerintah berjanji akan mengawasi ketat AMDAL dan memastikan reklamasi dilakukan dengan benar, serta mencegah kerusakan terumbu karang.

Berikut adalah poin-poin penting yang diangkat oleh Walhi terkait isu ini:

• Kerusakan Lingkungan: Pertambangan nikel berpotensi merusak ekosistem Raja Ampat yang unik dan bernilai tinggi.
• Kehilangan Sumber Daya: Krisis perikanan dan kesulitan air bersih akan merugikan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam.
• Ketidakadilan: Keuntungan dari pertambangan tidak sebanding dengan kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat dan negara.
• Inefektivitas Kebijakan: Pencabutan izin beberapa perusahaan tambang tanpa menghentikan PT Gag Nikel dinilai sebagai langkah yang tidak efektif.
• Kurangnya Pengawasan: Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan PT Gag Nikel tidak merusak lingkungan.

Walhi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali izin operasi PT Gag Nikel dan mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi Raja Ampat dari kerusakan lingkungan lebih lanjut. Masa depan Raja Ampat, sebuah kawasan dengan keindahan alam yang tak ternilai harganya, berada di ujung tanduk.