Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas operasional PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menilai kebijakan ini sebagai tindakan tepat untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

"Saya rasa langkah Menteri ESDM sudah sangat tepat, mulai dari penghentian sementara kegiatan operasi pertambangan hingga dilakukannya evaluasi dan peninjauan langsung terhadap aktivitas pertambangan," ujar Puteri, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait perlindungan lingkungan dan keberpihakan pada masyarakat lokal. Keputusan ini, menurutnya, adalah respons konkret terhadap kekhawatiran masyarakat, terutama pelaku pariwisata dan pegiat lingkungan, yang khawatir aktivitas pertambangan nikel akan merusak keindahan alam dan ekosistem Raja Ampat yang mendunia.

Penghentian sementara ini diharapkan memberikan ruang untuk evaluasi mendalam, memastikan aktivitas pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup:

• Aspek legalitas perizinan
• Komitmen terhadap perlindungan lingkungan yang ketat
• Kepatuhan mutlak terhadap regulasi yang berlaku

Puteri juga mengklarifikasi bahwa izin-izin yang dimiliki PT Gag Nikel telah terbit jauh sebelum Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM. PT Gag Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII yang diterbitkan pada tahun 1998. Fase eksplorasi selesai pada tahun 2017, dan perusahaan memasuki fase produksi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 430.K/30/DJB/2017, yang berlaku hingga 30 November 2047.

"Dengan demikian, jelas bahwa perizinan, baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi pertambangan ini sudah terbit jauh sebelum Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM, di mana beliau dilantik pada 2024," jelasnya. Inisiatif Bahlil dalam menyikapi aspirasi masyarakat soal Pulau Gag justru menunjukkan komitmen nyata Kementerian ESDM dalam merespons kekhawatiran publik dan mengutamakan kepentingan lingkungan serta masyarakat.

Puteri mendukung penuh langkah Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi dan pengawasan ketat serta transparan terhadap seluruh kegiatan pertambangan di Raja Ampat. Dia juga menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam melalui program hilirisasi. "Hilirisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia," pungkasnya.