Keputusan pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, yang menilai langkah ini sebagai wujud nyata keberpihakan negara terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.

Nurul Arifin menyampaikan apresiasinya atas ketegasan pemerintah dalam mencabut IUP perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di Raja Ampat.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pencabutan izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan yang sangat sensitif secara ekologis," ujar Nurul Arifin.

Sebagai Ketua Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Nurul Arifin menegaskan dukungan partainya terhadap kebijakan yang diambil oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia berharap agar pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat.

Nurul Arifin juga menyoroti pentingnya rehabilitasi dan reboisasi lahan bekas tambang sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan. Ia mendorong pelibatan aktif masyarakat setempat dalam proses rehabilitasi dan reboisasi, serta memberikan manfaat nyata dari kegiatan pertambangan melalui kompensasi, kesempatan kerja, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan.

"Lahan bekas tambang harus direhabilitasi secara berkala. Reboisasi dengan spesies lokal penting untuk memulihkan fungsi ekologis hutan. Ini harus menjadi syarat mutlak agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga," tegasnya.

Lebih lanjut, Nurul Arifin menyatakan bahwa keputusan pencabutan IUP oleh pemerintah merupakan sinyal penting bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan seiring. Ia menginginkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Ini adalah momentum untuk membenahi tata kelola tambang di Indonesia. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan sumber daya alam berpihak pada rakyat, alam, dan generasi masa depan," imbuhnya.

Pemerintah sendiri telah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan memperhatikan berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan dan sosial.

Poin-poin penting:

• Pemerintah mencabut empat IUP perusahaan tambang di Raja Ampat.
• Keputusan ini diapresiasi oleh anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin.
• Nurul Arifin menilai pencabutan IUP sebagai wujud keberpihakan negara terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
• Ia menekankan pentingnya rehabilitasi lahan bekas tambang dan pelibatan masyarakat dalam prosesnya.
• Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.