Anggota DPRD Cilegon Meradang, Berencana Tempuh Jalur Hukum Terkait Video Viral Aksi Demonstrasi

Polemik video viral yang memperlihatkan insiden antara seorang anggota DPRD Kota Cilegon dengan massa demonstran di depan gerbang PT Bungasari Flour Mills memasuki babak baru. Hikmatullah, anggota DPRD tersebut, melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak perekam dan penyebar video yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya.

Muhibuddin, kuasa hukum Hikmatullah, mengungkapkan bahwa laporan polisi akan segera dilayangkan. Pihak yang akan dilaporkan adalah individu atau pihak yang pertama kali merekam dan menyebarluaskan video tersebut hingga menjadi viral di media sosial. Menurut Muhibuddin, tindakan ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya terkait dengan unsur penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan kliennya.

Muhibuddin menjelaskan bahwa video yang beredar telah dipotong dan diedit sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang keliru. Video tersebut seolah-olah menggambarkan Hikmatullah dengan sengaja menabrak para demonstran. Padahal, menurut Muhibuddin, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut. Ia menambahkan bahwa posisi orang yang 'tertabrak' terlihat santai dan tidak mengalami luka serius.

Lebih lanjut, Muhibuddin menegaskan bahwa penyebaran video viral tersebut telah merusak harkat dan martabat Hikmatullah. Ia menilai bahwa video tersebut telah menyajikan informasi yang tidak akurat dan telah menciptakan opini publik yang negatif terhadap kliennya. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu untuk mengambil tindakan hukum guna membersihkan nama baik Hikmatullah dan memberikan klarifikasi mengenai kejadian sebenarnya.

Pihak kuasa hukum berpendapat bahwa penyebaran video yang telah diedit dan diviralkan telah memberikan dampak negatif bagi reputasi dan kehidupan sosial Hikmatullah. Laporan balik ini bertujuan untuk mencari keadilan dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan orang lain.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang pejabat publik dan isu kebebasan berekspresi. Proses hukum yang akan berjalan diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.