Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mencoba meredakan situasi terkait polemik izin tambang nikel di Raja Ampat yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini disampaikan Zulhas dalam acara peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Gedung Smesco, Jakarta.

Dalam sambutannya, Zulhas berkelakar bahwa ramainya tepuk tangan yang ditujukan kepada Bahlil berkaitan dengan isu izin tambang nikel yang tengah menjadi perbincangan hangat. Namun, ia menegaskan bahwa Bahlil tidak bertanggung jawab atas penerbitan izin-izin tersebut. "Pak Bahlil tadi tepuk tangannya banyak. Rame tadi saya dengar. Padahal izin-izin itu, bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini tidak salah sebenarnya," ujar Zulhas yang disambut gelak tawa hadirin. Ia menambahkan, "Lho betul memang bukan Pak Bahlil kok. Cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela."

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) lima perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat telah terbit jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Bahlil, IUP empat perusahaan di antaranya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham, diterbitkan antara tahun 2004 dan 2006, ketika kewenangan penerbitan IUP masih berada di tangan pemerintah daerah.

Bahlil juga menjelaskan bahwa PT Gag Nikel telah beroperasi berdasarkan kontrak karya sejak tahun 1972, jauh sebelum era pemerintahan Jokowi. Penjelasan ini disampaikan untuk menepis tudingan yang beredar di media sosial terkait keterkaitan Presiden Jokowi dengan izin tambang di Raja Ampat. Tudingan tersebut muncul setelah beredarnya video yang menampilkan sejumlah kapal dengan inisial Jokowi dan Iriana Jokowi yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil tambang.

Berikut daftar perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat:

• PT Gag Nikel
• PT Anugerah Surya Pratama
• PT Kawei Sejahtera Mining
• PT Mulia Raymond Prakasa
• PT Nurham

Diketahui, IUP empat perusahaan selain PT Gag Nikel telah dicabut. Polemik ini menyoroti tata kelola pertambangan di Indonesia dan perlunya kehati-hatian dalam pemberian izin, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.