Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan catatan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyampaikan apresiasi atas peningkatan ketertiban secara umum dalam pelaksanaan haji tahun ini, namun juga menyoroti sejumlah aspek yang memerlukan evaluasi mendalam, terutama terkait pengelolaan di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Secara keseluruhan, kami melihat ada peningkatan ketertiban dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Namun, evaluasi tetap diperlukan, khususnya di kawasan Armuzna. Beberapa masalah seperti keterlambatan penjemputan dan jemaah yang sempat tertinggal masih menjadi perhatian," ungkap Jazilul kepada awak media.

Salah satu fokus evaluasi PKB adalah koordinasi di lapangan. Jazilul menilai bahwa penerapan sistem syarikah yang baru, dengan melibatkan delapan perusahaan penyedia layanan haji, berpotensi menimbulkan kendala koordinasi. Ia menyarankan agar jumlah syarikah dievaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

"Jumlah syarikah sebaiknya dievaluasi. Mungkin cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, terutama dalam pengaturan tenda dan transportasi jemaah," jelasnya.

Jazilul juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui aplikasi Nusuk. Ia menilai bahwa penerapan teknologi ini membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

"Penerapan teknologi secara menyeluruh oleh Pemerintah Arab Saudi patut diapresiasi. Aplikasi Nusuk sangat membantu, meskipun masih ada kekurangan. Namun, ini adalah bagian dari transformasi sistem yang positif," ujarnya.

Menanggapi isu pembatalan visa furoda bagi jemaah haji Indonesia, Jazilul menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia terkait kuota haji.

"PKB berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia. Kami juga berharap agar biaya haji dapat ditekan agar lebih efisien, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan," tegas Jazilul.

Adapun beberapa poin yang menjadi perhatian PKB dalam evaluasi haji 2025 meliputi:

• Koordinasi di Armuzna: Memastikan kelancaran penjemputan dan transportasi jemaah, serta menghindari jemaah tertinggal.
• Evaluasi Sistem Syarikah: Meninjau jumlah dan peran syarikah untuk meningkatkan efisiensi koordinasi.
• Optimalisasi Aplikasi Nusuk: Memperbaiki kekurangan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam layanan haji.
• Koordinasi Kuota Haji: Meningkatkan koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia terkait kuota haji.
• Efisiensi Biaya Haji: Menekan biaya haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan.