DPR Kritik Pertamina: Prioritaskan Kompensasi Konsumen, Bukan Publikasi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam, melontarkan kritik tajam terhadap PT Pertamina (Persero) terkait alokasi anggaran perusahaan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Selasa (11/03/2025), Mufti mempertanyakan kebijakan Pertamina yang memilih membayar jasa buzzer alih-alih memprioritaskan pengembalian kerugian konsumen akibat dugaan praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai langkah Pertamina tersebut tidak hanya tidak bijaksana, tetapi juga menimbulkan keresahan publik.

"Sangat disayangkan Pertamina justru mengalokasikan anggaran untuk membayar buzzer di tengah polemik dugaan korupsi yang merugikan konsumen," tegas Mufti. "Dana yang seharusnya digunakan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang telah menjadi korban dari praktik-praktik tersebut, justru digunakan untuk kegiatan yang dinilai kurang tepat sasaran. Ketimbang menghamburkan dana untuk kegiatan publikasi yang berpotensi menimbulkan citra negatif, Pertamina seharusnya fokus pada pemulihan kepercayaan publik dan perbaikan layanan," lanjutnya. Mufti mencontohkan, anggaran yang digunakan untuk menggaet figur publik tertentu dalam kampanye iklan, sebaiknya dialihkan untuk meringankan beban konsumen yang telah dirugikan akibat dugaan pengoplosan BBM.

Lebih lanjut, Mufti menyoroti pentingnya Pertamina untuk menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab atas kasus yang tengah bergulir. Permintaan maaf secara lisan, menurutnya, tidak cukup. "Permintaan maaf harus dibarengi dengan tindakan nyata berupa kompensasi yang setimpal bagi konsumen yang dirugikan," tegasnya. Ia menambahkan, upaya perbaikan citra dengan cara yang dinilai kurang sensitif, seperti kampanye yang dianggap meremehkan konsumen, justru akan semakin memperburuk situasi. Pertamina, kata Mufti, harus lebih bijak dan berempati dalam menghadapi masalah ini.

Selain itu, Mufti juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan stok Pertalite. Ia mengkhawatirkan, jika Pertamina tidak mengambil langkah antisipatif, konsumen akan beralih ke Pertalite akibat hilangnya kepercayaan terhadap Pertamax. Hal ini berpotensi menyebabkan kelangkaan Pertalite dan antrean panjang di SPBU. "Pertamina harus memastikan ketersediaan stok BBM jenis Pertalite agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang di SPBU. Ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan BBM dan mencegah keresahan masyarakat," tutup Mufti.

Rekomendasi Perbaikan:

• Pertamina perlu meninjau ulang strategi komunikasi dan alokasi anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan citra perusahaan. Prioritaskan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan layanan dan kepuasan konsumen.
• Pertamina harus segera menyelesaikan investigasi kasus dugaan korupsi dan memberikan kompensasi yang adil kepada konsumen yang dirugikan.
• Pertamina perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan untuk membangun kembali kepercayaan publik.
• Pertamina perlu memastikan ketersediaan stok Pertalite yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen.