Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua, yang semula diharapkan selesai pada 10 Juni 2025, mengalami penundaan akibat proses validasi data yang kompleks. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa sinkronisasi data terkini dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memerlukan ketelitian ekstra, sehingga berdampak pada jadwal penyaluran.

"Kendala utama terletak pada data," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf. Ia menjelaskan bahwa koordinasi intensif dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Proses Validasi Berlapis

Proses validasi berlapis ini mencakup:

• Koordinasi awal dengan BPS untuk memvalidasi data penerima.
• Verifikasi lanjutan oleh BPKP untuk memastikan keakuratan data.

Gus Ipul menekankan bahwa verifikasi data membutuhkan waktu yang signifikan, terutama dengan jumlah penerima yang mencapai 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setelah proses penyaringan, 16,5 juta KPM dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.

"BPKP memproses data lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya," ujarnya. "Verifikasi membutuhkan waktu, apalagi dengan jumlah penerima yang mencapai lebih dari 20 juta. Oleh karena itu, penyaluran dilakukan secara bertahap."

Kehati-hatian dalam Penyaluran

Penyaluran bansos kali ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan ketepatan sasaran, sesuai arahan dari berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses penyaluran yang lebih prudent.

"Kami ingin lebih prudent, sejalan dengan harapan Ibu Sri Mulyani," jelasnya. "BPKP terlibat sejak awal untuk mengawasi metode yang kami gunakan dan aspek lainnya."

Target Penyaluran Selanjutnya

Gus Ipul meyakinkan masyarakat bahwa penyaluran bansos tahap kedua akan segera diselesaikan pada pekan berikutnya. "Minggu depan sudah tuntas," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga saat ini, sekitar 70 persen bansos tahap kedua telah tersalurkan. Penyaluran dilakukan secara bertahap karena melibatkan proses verifikasi data yang ketat.

"Untuk PKH maupun bansos lainnya, sudah di atas hampir 70 persen, Insya Allah," ujarnya.

Kementerian Sosial telah mencairkan bansos tahap kedua untuk triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta KPM dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun. Penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimulai sejak 28 Mei 2025. Dari lebih 20 juta data calon penerima, 16,5 juta telah dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.