Penundaan Kongres PDI-P Diduga Imbas Proses Hukum yang Menjerat Hasto Kristiyanto

Kongres VI PDI-P, yang semula dijadwalkan pada April 2025, mengalami penundaan. Aria Bima, seorang politisi senior PDI-P, mengungkapkan bahwa penundaan ini terkait dengan proses hukum yang sedang dihadapi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, Hasto Kristiyanto.

"Kongres mundur karena yang menyiapkan, Pak Hasto, sedang dalam proses hukum," ujar Aria Bima saat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (10/6/2025). Ia menjelaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, saat ini tengah menunjuk pengganti sementara untuk Hasto dalam mempersiapkan kongres.

Lebih lanjut, Aria Bima memberikan analogi. Ia menuturkan, jika dirinya ditunjuk oleh Ketua Umum untuk mempersiapkan kongres, maka ia harus siap menjalankan tugas tersebut. Penundaan ini, menurutnya, disebabkan oleh fakta bahwa sosok yang seharusnya menyiapkan kongres sedang menghadapi permasalahan hukum.

Ia menegaskan bahwa penundaan kongres tidak menimbulkan gejolak internal di tubuh PDI-P. Menurutnya, situasi ini tidak menjadi masalah besar di internal partai. Aria Bima meyakinkan bahwa soliditas PDI-P tetap terjaga selama kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

"Tidak ada sesuatu yang terlalu dipersoalkan. Hanya yang menyiapkan kebetulan saat ini masih menjalani persidangan," jelasnya.

Menanggapi usulan agar Solo menjadi lokasi pelaksanaan kongres, Aria Bima menyambut baik ide tersebut. Ia berpendapat bahwa penyelenggaraan kongres di Solo akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Ia mencontohkan bagaimana usaha kecil dan menengah (UKM) di Solo dapat merasakan manfaatnya, seperti peningkatan permintaan akan kaos, baliho, dan jasa percetakan lainnya.