MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil mengungkap jaringan penipuan yang mengincar calon siswa (casis) Bintara Polri. Ironisnya, kasus ini menyeret seorang purnawirawan Polri berpangkat Aipda, Parlautan Banjarnahor (52), beserta istrinya, Rita Nurhaida (32), dan seorang wanita bernama Susilawati Siregar (37) sebagai tersangka.

Kasus ini bermula dari laporan lima orang korban yang merasa tertipu oleh janji manis para pelaku. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menawarkan "jalur khusus" masuk Bintara Polri melalui bimbingan belajar (bimbel) yang mereka kelola. Para korban dijanjikan kemudahan dan kepastian lulus seleksi dengan imbalan sejumlah uang. Namun, janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Total kerugian yang dialami para korban mencapai angka fantastis, yaitu Rp 1,4 miliar.

Kombes Pol Nanang Masbudi, Irwasda Polda Sumut, menjelaskan bahwa para korban mengalami kerugian yang bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah. Ada yang kehilangan Rp 450 juta, Rp 430 juta, bahkan ada yang tertipu hingga Rp 170 juta. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor ke Polda Sumut agar kasus ini dapat diusut tuntas.

Polda Sumut saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan oknum anggota Polri dalam sindikat penipuan ini. Nanang menegaskan bahwa proses rekrutmen anggota Polri harus dilakukan secara bersih, transparan, dan humanis (BETAH). Kapolda Sumut telah berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk praktik percaloan dan penipuan yang mencoreng nama baik institusi Polri. Pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat, jika ditemukan bukti yang cukup. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penangkapan para tersangka ini menjadi bukti keseriusan Polda Sumut dalam memberantas praktik korupsi dan penipuan yang merugikan masyarakat, khususnya para calon anggota Polri yang bercita-cita mengabdi kepada negara. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan dalam proses rekrutmen Polri. Pastikan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang terpercaya dan selalu mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh Polri.