Polemik Izin Tambang di Raja Ampat: Sebuah Kajian Kebijakan Publik

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali menyoroti aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, kali ini di Raja Ampat, Papua. Lima perusahaan, termasuk anak perusahaan BUMN, teridentifikasi terlibat dalam proyek penambangan nikel di wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya tersebut. Kontroversi ini memicu perdebatan sengit mengenai prioritas pembangunan ekonomi versus kelestarian lingkungan.

Keberadaan izin tambang yang dikeluarkan sejak tahun 2017, pada era pemerintahan sebelumnya, menjadi sorotan utama. Kritik tidak hanya datang dari masyarakat Papua, tetapi juga dari berbagai kalangan di Indonesia dan dunia internasional. Praktisi kebijakan publik menganggap pemberian izin ini sebagai sebuah "evil policy" atau kebijakan jahat, yang mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Tiga Faktor Pemicu Kebijakan Kontroversial

Beberapa faktor diidentifikasi sebagai penyebab utama lahirnya kebijakan kontroversial ini:

1. Obsesi Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah di negara berkembang seringkali berlomba-lomba untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam upaya mencapai target tersebut, beberapa pihak mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas, termasuk mengabaikan dampak lingkungan dan sosial.
2. Penyalahgunaan Fiksi Hukum: Penerapan prinsip lex specialis derogat legi generalis (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) dalam konteks ini menjadi perdebatan. Undang-undang tentang penanaman modal dianggap mengesampingkan undang-undang yang melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, fiksi hukum seharusnya tidak diterapkan secara serta-merta dalam kebijakan publik, apalagi jika bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas.
3. Kegagapan Pembuat Kebijakan: Kebijakan publik seharusnya didasarkan pada ilmu pengetahuan dan analisis yang mendalam, bukan hanya pada keinginan atau kepentingan sesaat. Hilirisasi sumber daya alam memang penting, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampaknya bagi generasi mendatang.

Pelajaran Penting

Kasus Raja Ampat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia. Pertama, obsesi berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menjerumuskan pada kebijakan yang merugikan. Kedua, penyalahgunaan fiksi hukum dalam kebijakan publik dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Ketiga, kegagapan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat mengancam masa depan bangsa.

Dalam negara demokrasi, kebijakan publik haruslah berpihak pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi kehormatan negara. Pemerintah harus segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini dengan menghentikan seluruh aktivitas penambangan ilegal, merehabilitasi lingkungan yang rusak, dan menindak tegas para pelaku pelanggaran hukum. Selain itu, pemerintah perlu menata kembali ekosistem kebijakan publik Indonesia agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Diperlukan kolaborasi yang erat antara negara dan rakyat untuk mewujudkan kebijakan publik yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat, melibatkan para ahli dan praktisi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.

Aksi nyata dari pemerintah sangat dinantikan untuk menuntaskan kebijakan yang merugikan di Raja Ampat. Hal ini meliputi pemberian sanksi kepada pejabat yang terlibat dalam penerbitan izin usaha yang bermasalah, penghentian total aktivitas penambangan tanpa kompensasi, upaya konservasi menyeluruh terhadap Raja Ampat, serta penindakan tegas terhadap para pemimpin perusahaan negara di sektor pertambangan yang terlibat. Selain itu, perlu dilakukan penataan ulang terhadap ekosistem kebijakan publik Indonesia, dengan fokus pada kebijakan investasi yang lebih berkelanjutan.