Koperasi Desa Merah Putih: Potensi Baru Pengelolaan Tambang di Indonesia

Pemerintah tengah mendorong peran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan. Langkah ini dilandasi oleh disahkannya revisi Undang-Undang Minerba yang membuka peluang bagi koperasi untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan optimisme terhadap potensi Kopdes MP dalam mengelola tambang, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki Kopdes MP yang telah terbentuk.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pembentukan 70.000 Kopdes MP di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, untuk memperbaiki tata kelola koperasi di tingkat desa dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan melibatkan Kopdes MP dalam pengelolaan tambang, pemerintah berharap dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan memastikan masyarakat sekitar tambang turut merasakan manfaat dari keberadaan sumber daya alam tersebut. Budi Arie menekankan bahwa keberadaan Kopdes MP di daerah-daerah penghasil tambang, seperti Kalimantan dan Sulawesi, dapat menjadi kunci keberhasilan program ini. Pengelolaan tambang oleh koperasi, menurutnya, bukan sekadar aktivitas ekonomi semata, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi.

Lebih lanjut, Menteri Budi Arie menjelaskan mekanisme keterlibatan Kopdes MP dalam pengelolaan tambang. Ia menyatakan bahwa dengan payung hukum yang telah ada, Kopdes MP di daerah-daerah pertambangan dapat mengajukan diri untuk terlibat dalam pengelolaan tambang di wilayah kerjanya. Tentunya, hal ini harus disertai dengan perencanaan dan pengelolaan yang profesional dan transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Kopdes MP untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam menjalankan pengelolaan tambang. Tujuannya, untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan pengelolaan tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini bergantung pada beberapa faktor kunci, antara lain: persiapan dan pelatihan yang memadai bagi anggota Kopdes MP, pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk mencegah praktik-praktik koruptif, serta kerjasama yang baik antara Kopdes MP, pemerintah daerah, dan perusahaan pertambangan yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Kopdes MP agar dapat menjalankan perannya sebagai pengelola tambang yang profesional dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, inisiatif ini bukan hanya sekadar memberikan akses bagi masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alam, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Pemerataan kemakmuran yang selama ini didominasi oleh wilayah perkotaan, diharapkan dapat terwujud dengan adanya pengelolaan tambang oleh Kopdes MP. Langkah ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia maju dan sejahtera.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah meliputi:

• Pembentukan tim khusus untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Kopdes MP yang akan mengelola tambang.
• Penyusunan regulasi yang lebih detail terkait keterlibatan Kopdes MP dalam pengelolaan tambang.
• Penetapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan transparan dalam pengelolaan tambang oleh Kopdes MP.
• Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Kopdes MP dalam mengelola tambang.
• Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan tambang dan pemerintah daerah, untuk mendukung program ini.