Ketidakhadiran Kakorlantas dalam Rapat Persiapan Mudik Lebaran 2025 Tuai Kritik Keras Komisi V DPR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho, dalam rapat kerja persiapan penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Rapat yang digelar Selasa (11/3/2025) di Gedung DPR tersebut membahas persiapan menghadapi lonjakan signifikan pergerakan masyarakat yang diperkirakan mencapai 146 juta orang. Ketiadaan pimpinan Korlantas dalam forum koordinasi yang krusial ini dinilai Roberth sebagai penghambat efektifitas perencanaan dan implementasi kebijakan lalu lintas menjelang mudik Lebaran.

Menurut Politisi Partai NasDem tersebut, ketidakhadiran Kakorlantas merupakan pola yang berulang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran proses pengambilan keputusan dan koordinasi antar lembaga. "Selama ini rapat-rapat kita selalu dihadiri oleh seluruh pihak terkait. Namun, rapat kali ini terasa tidak kondusif karena Kakorlantas kembali hanya mengirimkan perwakilan," ujar Roberth. Ia menekankan pentingnya kehadiran pengambil keputusan utama dalam rapat yang membahas isu sebesar dan serumit persiapan mudik Lebaran. Kehadiran perwakilan, menurut Roberth, tidak cukup untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan arah dan kebutuhan nyata di lapangan.

Roberth menyatakan bahwa Komisi V DPR tidak menolak kehadiran perwakilan dari Korlantas. Namun, kehadiran langsung Kakorlantas dianggap mutlak untuk menjamin legitimasi dan efektivitas keputusan yang dihasilkan. Ia mengingatkan bahwa Korlantas memiliki otoritas utama dalam penetapan kebijakan lalu lintas, sehingga kehadiran pimpinannya langsung sangat dibutuhkan. Perbedaan yang signifikan terlihat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana Kakorlantas selalu hadir dan aktif berpartisipasi dalam rapat persiapan mudik.

Lebih lanjut, Roberth mengungkapkan informasi yang ia terima mengenai adanya surat larangan bagi Kakorlantas untuk menghadiri rapat tersebut. Menanggapi hal ini, ia menyarankan agar Komisi V DPR mempertimbangkan untuk mengundang langsung Kapolri dalam rapat-rapat kerja selanjutnya yang membahas persiapan mudik Lebaran. "Jika memang Kakorlantas tidak diperbolehkan hadir, lebih baik kita undang Kapolri. Beliau sebagai penanggung jawab utama," tegas Roberth. Ia mencontohkan kehadiran menteri-menteri terkait lainnya, seperti Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR, yang hadir langsung dalam rapat tersebut.

Roberth menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara semua pihak yang terlibat dalam persiapan mudik Lebaran 2025, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik. Kehadiran semua pihak secara langsung dianggap krusial untuk membentuk sinergi yang kuat dan menghasilkan strategi yang komprehensif dalam menangani arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Komisi V DPR mengharapkan masalah ketidakhadiran Kakorlantas ini dapat diselesaikan secepatnya agar proses persiapan mudik Lebaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.