Kenaikan harga beras di tingkat konsumen menjadi perhatian utama pemerintah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengumumkan dua strategi utama untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat.

Strategi pertama adalah melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) beras. Program ini menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan memberikan 20 kilogram beras selama periode Juni-Juli. Bansos ini didistribusikan secara bertahap, dengan 10 kilogram beras diberikan setiap bulan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang paling rentan terhadap fluktuasi harga pangan.

Strategi kedua yang diterapkan pemerintah adalah percepatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang lebih dikenal sebagai operasi pasar. Perum Bulog ditugaskan untuk menggelontorkan beras medium dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasar. Operasi pasar ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sedang dalam masa panen. Prioritas utama diberikan kepada wilayah Indonesia Timur, di mana tingkat kebutuhan beras relatif tinggi.

Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, pemerintah terus memantau secara ketat dinamika harga beras di berbagai daerah. Data panel harga pangan menunjukkan adanya peningkatan harga di sejumlah kabupaten dan kota, terutama di wilayah Indonesia Timur, yang harganya telah melampaui HET. Sebagai contoh, rata-rata harga beras di wilayah Zona III, yang meliputi Maluku dan Papua, telah mencapai Rp19.634 per kilogram, meningkat 0,29 persen dibandingkan bulan Mei.

Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus. Bapanas merespons dengan cepat berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses beras dengan harga yang wajar.

Setelah rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi seluruh masyarakat. Pemerintah menyadari betul pentingnya stabilitas harga beras sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait langkah-langkah pemerintah dalam menstabilkan harga beras:

• Bantuan Sosial Beras:
  • Menjangkau 18,3 juta KPM.
  • Total bantuan 20 kg per KPM selama Juni-Juli.
  • Distribusi bertahap 10 kg per bulan.
• Operasi Pasar (SPHP):
  • Dilaksanakan oleh Perum Bulog.
  • Menggelontorkan beras medium dari CBP.
  • Fokus pada wilayah dengan harga di atas HET dan bukan masa panen.
  • Prioritas wilayah Indonesia Timur.
• Pemantauan Harga:
  • Menggunakan data panel harga harian.
  • Respons cepat terhadap fluktuasi harga.
• Komitmen Pemerintah:
  • Menjaga keterjangkauan harga beras.
  • Stabilitas harga sebagai prioritas utama.

Dengan kombinasi bantuan sosial dan operasi pasar, pemerintah berharap dapat menekan laju kenaikan harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup di seluruh wilayah Indonesia.