Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan visinya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih "berwarna" selama masa kepemimpinannya. Hal ini diungkapkan saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Pendidikan Pimpinan Nasional (PPN) Angkatan ke-25 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota.

Konsep "berwarna" yang diusung Pramono mencakup beberapa aspek utama, yaitu stabilitas ekonomi, inklusivitas sosial, dan pelayanan publik yang dinamis. Dalam konteks ekonomi, fokusnya adalah pada pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Upaya ini diwujudkan melalui program-program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.

"Untuk memutus rantai kemiskinan, penerima KJMU dengan IPK yang baik akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, S2, hingga S3," ujar Pramono.

Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi prioritas dalam mewujudkan Jakarta yang "berwarna". Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjaga inflasi tetap terkendali melalui kerjasama dengan daerah-daerah penghasil komoditas pangan. Kerjasama ini penting mengingat Jakarta bukanlah daerah produsen pangan, sehingga pasokan kebutuhan pokok sangat bergantung pada daerah lain.

"Food station akan menjalin kemitraan dengan daerah-daerah penghasil beras, seperti Karawang dan Lampung," jelas Pramono.

Di sektor transportasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik. Perluasan rute Transjakarta hingga ke wilayah sub-urban seperti PIK-2, Alam Sutera, Sawangan, Bogor, Depok, dan Bekasi diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.

Pramono mengklaim bahwa rute-rute baru Transjakarta, seperti rute Bogor-Blok M, telah menarik minat masyarakat dengan jumlah penumpang mencapai 6.000 orang per hari dalam waktu singkat.

"Jika masyarakat diberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik, mereka pasti akan memilih transportasi publik," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan transportasi publik, Pramono juga mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dan mengurangi kemacetan di ibu kota.

"Setiap hari Rabu, seluruh ASN harus menggunakan transportasi publik. Bagi yang tidak mau, akan kami berikan pembinaan," tegas Pramono.