Pemerintah Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan komitmen bersama untuk mempererat kerja sama strategis dalam menciptakan dunia kerja yang inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan.

Penegasan ini mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, dan Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin, 9 Juni 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan kualitas dunia kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen ini mencakup penguatan kerja layak, peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak-hak buruh, serta pembangunan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

"Kami ingin memastikan tidak ada satu pun pekerja yang terlewatkan. Setiap kelompok, termasuk penyandang disabilitas, pekerja informal, dan pekerja di sektor digital, harus mendapatkan perlindungan dan akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak," ungkap Menteri Yassierli usai pertemuan bilateral.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berfokus pada penguatan layanan ketenagakerjaan berbasis inklusi, peningkatan program pelatihan vokasi, dan upaya formalisasi bagi kelompok pekerja yang rentan. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjawab tantangan ekonomi digital dengan memastikan pekerja platform mendapatkan perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hak-hak dasar lainnya.

"Kebijakan ketenagakerjaan di masa depan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab kebutuhan nyata para pekerja di lapangan," tegas Menteri Yassierli.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Yassierli juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja. Pemerintah sedang menyusun dan mengembangkan standar nasional untuk mencegah risiko penularan virus, bakteri, atau zat biologis lainnya di lingkungan kerja. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah, sebagai bagian dari pendekatan tripartit yang inklusif dan berbasis risiko.

"Keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi fondasi dalam menciptakan tempat kerja yang produktif dan berkelanjutan," kata Menteri Yassierli.

Selain itu, Menteri Yassierli juga menekankan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia kerja. Indonesia mengajak ILO untuk berkolaborasi dalam penyusunan panduan, pembelajaran global, serta penguatan kapasitas nasional agar transformasi digital dapat memberikan manfaat optimal bagi pekerja dan pelaku usaha.

"AI membawa banyak peluang, tetapi juga tantangan baru. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa regulasi, perlindungan, dan pelatihan tenaga kerja dapat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi," jelas Menteri Yassierli.

Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, menyambut baik pertemuan tersebut dan memberikan apresiasi atas kontribusi aktif Indonesia dalam berbagai forum ketenagakerjaan internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam mendukung agenda kerja layak dan keadilan sosial global.

"Saya senang dapat bertemu langsung dengan delegasi Indonesia, khususnya Bapak Menteri Yassierli. Indonesia adalah negara anggota yang sangat strategis bagi ILO, dan kami menyambut baik semangat kolaboratif dalam memperkuat dunia kerja yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Houngbo.