Pemerintah Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) berkomitmen untuk mempererat kerja sama strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan. Kesepakatan ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan bilateral antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dan Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 yang berlangsung di Jenewa, Swiss.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan komitmen kuat pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan pekerja. Prioritas utama adalah memperkuat kondisi kerja yang layak, meningkatkan kesejahteraan pekerja, melindungi hak-hak buruh, dan membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker Yassierli menegaskan, "Kami ingin memastikan tidak ada pekerja yang terpinggirkan. Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, pekerja informal, dan mereka yang terlibat dalam sektor digital, harus menerima perlindungan dan kesempatan yang setara untuk pekerjaan yang layak."

Pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan layanan ketenagakerjaan berbasis inklusi, program pelatihan vokasi, dan melembagakan sektor informal bagi kelompok pekerja rentan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital dengan memastikan pekerja platform menerima perlindungan sosial, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan hak-hak dasar lainnya.

"Kebijakan ketenagakerjaan di masa depan harus fleksibel dan responsif terhadap tuntutan yang berkembang dan kebutuhan mendesak para pekerja di lapangan," kata Yassierli.

Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya meningkatkan perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja. Pemerintah aktif menyusun dan mengembangkan standar nasional untuk mencegah penyebaran virus, bakteri, atau zat biologis berbahaya lainnya di lingkungan kerja. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah, mengikuti pendekatan tripartit inklusif dan berbasis risiko.

"Kesehatan dan keselamatan kerja harus menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan," ujar Yassierli.

Selain itu, Menaker Yassierli menekankan pentingnya kesiapan dalam menghadapi kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia kerja. Indonesia mengajak ILO untuk berkolaborasi dalam mengembangkan panduan, berbagi pembelajaran global, dan meningkatkan kapasitas nasional untuk memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat yang optimal bagi pekerja dan bisnis.

"AI menawarkan peluang besar, tetapi juga tantangan baru. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa regulasi, perlindungan, dan pelatihan tenaga kerja berkembang seiring dengan teknologi," kata Yassierli.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen ILO Gilbert F. Houngbo menyatakan apresiasinya atas kontribusi aktif Indonesia dalam berbagai forum ketenagakerjaan internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam memajukan agenda kerja layak dan keadilan sosial secara global.

"Saya senang bertemu langsung dengan delegasi Indonesia, terutama Menteri Yassierli. Indonesia adalah negara anggota yang sangat penting bagi ILO, dan kami menyambut baik semangat kolaboratif dalam memperkuat dunia kerja yang inklusif dan berkelanjutan," kata Houngbo.