DPR Dorong Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan Rapat Pemerintah di Hotel

Komisi II DPR RI memberikan tanggapan terhadap izin pelaksanaan rapat dan kegiatan pemerintahan di hotel, dengan menekankan perlunya penerapan standar biaya dan petunjuk teknis yang jelas.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa aturan ini sangat penting untuk menjaga efisiensi anggaran negara. Menurutnya, implementasi aturan tersebut harus menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Rifqi juga menekankan bahwa penggunaan hotel dan restoran untuk rapat harus diprioritaskan hanya jika agenda tersebut dianggap penting dan berskala besar, sementara kegiatan yang kurang signifikan sebaiknya tetap dilaksanakan di kantor.

Pihaknya juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan dan restoran, khususnya sektor meeting, incentive, convention, and event (MICE). Rifqi menyambut baik langkah Kementerian Dalam Negeri yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah mengadakan rapat di hotel dan restoran, asalkan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

"Kita sambut positif, sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektifitas anggaran itu sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel," ujarnya.

Rifqi juga menekankan peran penting kepala daerah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Sekretaris daerah diharapkan dapat secara selektif menentukan agenda pemerintahan yang sesuai untuk dilaksanakan di hotel atau restoran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan kegiatan dan rapat di hotel serta restoran. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan bahwa sektor perhotelan dan restoran sangat bergantung pada agenda MICE. Dengan menghidupkan kembali kegiatan rapat di hotel dan restoran, diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian sektor tersebut, yang memiliki dampak signifikan terhadap lapangan kerja dan rantai pasok makanan dan minuman.