PBB Pastikan Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia Berlanjut

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah membatalkan rencana pemotongan dana bantuan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, pada Selasa, 11 Maret 2025, menyusul kekhawatiran yang muncul beberapa hari sebelumnya terkait potensi pengurangan bantuan akibat pembekuan dana bantuan luar negeri oleh pemerintah Amerika Serikat.

Sebelumnya, surat resmi IOM tertanggal 28 Februari 2025 mengindikasikan penghentian sebagian besar bantuan, termasuk layanan kesehatan dan bantuan tunai, bagi hampir 1.000 pengungsi Rohingya di Pekanbaru, Riau, mulai 5 Maret 2025. Surat tersebut menjelaskan pemotongan sebagai konsekuensi dari keterbatasan sumber daya yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Meskipun demikian, IOM menyatakan bahwa beberapa bantuan tetap diberikan kepada kelompok pengungsi yang paling rentan.

Namun, pernyataan resmi Labovitz kepada AFP membalikkan situasi. Ia menegaskan bahwa program bantuan kemanusiaan utama bagi pengungsi Rohingya di Indonesia telah diaktifkan kembali. "Program terbesar kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan telah diaktifkan kembali," tegas Labovitz. Ia menambahkan, "Saya dapat mengonfirmasi tidak ada pengurangan layanan yang direncanakan saat ini." Dalam pernyataan tertulis melalui surel, IOM menekankan komitmennya untuk terus mendukung para pengungsi Rohingya di Indonesia, melanjutkan bantuan seperti yang telah diberikan sebelumnya.

Lebih dari 2.000 warga Rohingya saat ini berada di Indonesia dalam situasi hukum yang tidak pasti, karena negara-negara lain enggan menerima mereka secara permanen. Keberadaan mereka sangat bergantung pada dukungan PBB untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan bantuan kemanusiaan. Situasi ini menjadi sorotan setelah IOM pekan lalu menyatakan bahwa pembekuan dana bantuan AS berdampak signifikan terhadap staf, operasional, dan penerima manfaat program bantuan.

Sementara itu, dampak pembekuan dana bantuan AS terhadap program-program lainnya masih menjadi perhatian. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Senin, 10 Maret 2025, mengumumkan pembatalan 5.200 program di badan pembangunan USAID, namun mempertahankan 1.000 program lain yang akan dikelola oleh Departemen Luar Negeri. Pihak Kedutaan Besar AS di Jakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini hingga berita ini diturunkan.

Situasi ini menyoroti kompleksitas bantuan kemanusiaan internasional dan ketergantungan negara-negara penerima bantuan terhadap perubahan kebijakan negara donor. Keputusan PBB untuk melanjutkan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia menjadi sinyal positif, namun tetap menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan bantuan tersebut di masa mendatang, mengingat dinamika politik dan ekonomi global.

Kesimpulan: Meskipun sempat terjadi kekhawatiran terkait pemotongan bantuan, PBB melalui IOM memastikan komitmennya untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Namun, situasi ini tetap menyoroti kerentanan para pengungsi terhadap perubahan kebijakan donatur internasional.