Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyerukan peningkatan peran aktif sektor industri dalam merumuskan kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat, khususnya di era digital.

Stella Christie menekankan bahwa kolaborasi erat antara perguruan tinggi dan dunia industri bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ia mengutip studi dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sebagai landasan argumentasinya. Menurutnya, kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri akan menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja dan mampu bersaing di pasar global.

"Industri harus terlibat langsung dalam proses perancangan kurikulum," tegas Stella dalam sebuah acara di Jakarta, baru-baru ini. Ia mencontohkan inisiatif pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan pelaku industri dan pendidikan vokasi, seperti yang dilakukan dalam kunjungan kerja ke Wuhan, China. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan riil di lapangan.

Lebih lanjut, Stella menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun kebijakan yang inklusif untuk menjangkau masyarakat yang berada di luar jalur pendidikan formal. Salah satu upaya yang tengah digodok adalah pemberian mikrokredensial sebagai bentuk pengakuan formal terhadap keterampilan dan peningkatan kompetensi (upskilling) yang diperoleh melalui jalur non-formal. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka akses bagi lebih banyak orang untuk memasuki sektor tenaga kerja formal.

Stella menambahkan bahwa pembahasan mengenai mikrokredensial ini melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dengan koordinasi dari Kemenko PMK. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga masyarakat yang telah memiliki keterampilan tertentu dapat memperoleh pengakuan yang setara dengan pendidikan formal.

"Kami sedang berupaya merangkul mereka yang berada di luar sistem pendidikan tinggi agar dapat memperoleh mikrokredensial," ungkapnya. Mikrokredensial, menurutnya, menawarkan jalur yang lebih cepat untuk mendapatkan pengakuan kompetensi dibandingkan pendidikan formal, namun tetap memiliki nilai yang diakui secara akademik dan industri. Dengan adanya formalisasi keterampilan melalui mikrokredensial, diharapkan akan semakin banyak individu yang dapat terserap ke dalam sektor tenaga kerja formal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan dukungan Kemenko PMK, pemerintah berupaya memformalisasi kompetensi individu di luar sistem pendidikan tinggi melalui mikrokredensial, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam sektor tenaga kerja formal. Langkah ini diharapkan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di era global.