Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia tengah mendorong Pemerintah Kota Blitar untuk bertransformasi menjadi sebuah Human Right City. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan kota yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warganya.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan optimismenya terhadap potensi Kota Blitar dalam mewujudkan visi tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa Wali Kota Blitar telah menunjukkan political will yang kuat untuk menjadikan Blitar sebagai kota yang ramah HAM. Hal ini menjadi modal penting untuk memulai langkah-langkah konkret selanjutnya.

Mugiyanto menjelaskan bahwa konsep Human Right City adalah kota yang memastikan pemenuhan hak-hak dasar warganya melalui berbagai instrumen, terutama regulasi. Hak-hak dasar ini mencakup spektrum yang luas, tidak hanya hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak-hak perempuan dan anak.

"Tanggung jawab kita sebagai pemerintah adalah memastikan terpenuhinya HAM secara menyeluruh, seperti hak warga atas pendidikan, pekerjaan, perumahan, hingga udara yang bersih," tegas Mugiyanto.

Untuk merealisasikan visi Human Right City, Kemenkumham mendorong Pemerintah Kota Blitar untuk merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk elemen masyarakat sipil. Langkah awal yang dapat diambil adalah merancang peraturan wali kota (Perwali) atau peraturan daerah (Perda) bersama dengan DPRD dan unsur masyarakat sipil yang ada. Mugiyanto mencontohkan Kabupaten Wonosobo yang membentuk komisi HAM daerah setelah mengesahkan Perda tentang pemenuhan HAM. Komisi ini bertugas mengawal implementasi Perda HAM tersebut.

Mugiyanto juga menyoroti bahwa banyak kota di dunia telah mendeklarasikan diri sebagai Human Right City, salah satunya adalah Seoul di Korea Selatan. Beliau berharap Kota Blitar, yang telah dikenal secara internasional karena keberadaan makam Bung Karno, dapat mengadopsi konsep ini dan bertransformasi menjadi Human Right City.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyambut baik dukungan dari Kemenkumham. Ia menyatakan bahwa Kota Blitar memiliki potensi besar untuk menjadi Human Right City karena identik dengan sosok Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai pejuang HAM dunia.

"Bung Karno, founding father kita yang memelopori perjuangan HAM dunia, membawa Indonesia menuju kemerdekaan, serta memelopori kemerdekaan banyak negara lain juga. Maka Kota Blitar potensial menuju ke situ," ujar Syauqul.

Syauqul menambahkan bahwa pihaknya akan memulai dengan memetakan persoalan-persoalan HAM yang ada di Kota Blitar. Pemetaan ini akan menjadi dasar untuk merumuskan strategi pemenuhan HAM bagi seluruh warga. Pemerintah Kota Blitar juga akan terus berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dalam mewujudkan visi Human Right City.