Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan pembangunan berkelanjutan melalui serangkaian program strategis yang berfokus pada infrastruktur, sanitasi, energi bersih, dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

Salah satu prioritas utama adalah peningkatan akses sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, investasi besar-besaran dilakukan untuk membangun dan memperbaiki sistem sanitasi di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menata kembali sektor agraria dan tata ruang agar lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memberikan kepastian hukum atas lahan dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk membangun infrastruktur transportasi yang terintegrasi. Hal ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi biaya logistik. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan perumahan dan pemukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.

Program transmigrasi juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Pemerintah memberikan bantuan kepada para transmigran berupa lahan, rumah, dan modal usaha. Selain itu, pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan irigasi.

Dalam sektor pertanian, pemerintah telah merehabilitasi 2,5 juta hektare irigasi dan membangun bendungan untuk mendukung agrobisnis. Pemerintah juga membangun infrastruktur jalan di Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan para petani. Investasi tidak hanya dilakukan dalam pertanian saja, tetapi juga dalam infrastruktur yang dapat mendukungnya.

Ketersediaan infrastruktur yang mendukung penyediaan energi bersih juga menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Salah satu program yang dijalankan adalah Waste to Energy, yaitu mengelola sampah menjadi sumber energi. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 3,5 gigawatt (GW), dengan 66 persen di antaranya berasal dari EBT. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya net zero emission pada tahun 2060.

Pemerintah juga membangun koridor-koridor pembangunan di daerah-daerah yang belum berkembang optimal seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembangunan ini meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital broadband yang dianggap sangat penting dalam ekonomi digital.

Pembangunan pusat data juga dilakukan untuk memberikan akses lebih banyak terhadap pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Pemerintah menyadari bahwa Indonesia menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, salah satunya adalah kenaikan permukaan air. Oleh karena itu, pemerintah melakukan inisiatif untuk melindungi daerah-daerah pantai yang sejalan dengan target-target untuk adaptasi iklim. Kota-kota tidak boleh hanya menjadi hijau saja, tetapi harus lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih hijau.

Pemerintah juga mengajak pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah menyambut investor-investor dari luar untuk menjadi mitra dalam transformasi jangka panjang Indonesia.