Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyoroti rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24.000 calon tamtama guna membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Soleh meminta agar rencana tersebut dikaji ulang secara mendalam, menekankan bahwa rekrutmen besar-besaran dan pembentukan batalyon baru harus didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar menjadi respons seremonial atau reaktif terhadap isu yang belum mendesak.

Menurut Soleh, politisi dari PKB, rencana ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas antar satuan di tubuh TNI. Ia khawatir hal ini akan berujung pada inefisiensi dan pemborosan anggaran negara jika tidak dikaji dengan cermat. Oleh karena itu, Soleh mendorong dilakukannya studi kelayakan yang komprehensif sebelum rencana tersebut diimplementasikan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan objektif demi masa depan pertahanan negara.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa rekrutmen 24.000 calon prajurit tamtama ini dilatarbelakangi oleh tingginya animo generasi muda untuk bergabung dengan TNI. Wahyu menyebutkan bahwa realisasi penerimaan prajurit TNI AD selama lima tahun terakhir selalu melampaui target, bahkan mencapai 114,4 persen pada tahun 2023. Data pendaftaran calon tamtama tahun 2025 menunjukkan angka yang signifikan, yaitu 107.365 orang, dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang.

Wahyu menegaskan bahwa rekrutmen ini bukan keputusan mendadak, melainkan hasil dari perencanaan jangka panjang yang terukur. Prajurit yang direkrut akan difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. Langkah ini sejalan dengan Doktrin Pertahanan Negara 2023, yang menekankan pembangunan sistem pertahanan mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan.

Sebagai implementasi dari doktrin tersebut, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Setiap batalion akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Contohnya, Kompi Zeni akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal dan rawan bencana. Dengan demikian, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat.

Berikut rincian rencana Batalyon Teritorial Pembangunan:

• Setiap batalion akan berdiri di lahan seluas 30 hektar.
• Kompi Zeni akan fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal dan rawan bencana.
• Prajurit TNI AD akan menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat.