Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, terus bergulat dengan permasalahan klasik: kemacetan lalu lintas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, telah mengidentifikasi akar permasalahan dan tengah mengimplementasikan serangkaian solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan ini.

Identifikasi Akar Masalah Kemacetan

Gubernur Pramono Anung menyoroti kurangnya koordinasi sebagai penyebab utama kemacetan. Pekerjaan infrastruktur yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi antar instansi menjadi penyumbang signifikan terhadap kepadatan lalu lintas. Proyek-proyek seperti penggalian kabel, perbaikan drainase, dan proyek pengelolaan sumber daya air seringkali menyebabkan penutupan jalan tanpa pemberitahuan yang memadai atau koordinasi yang efektif.

Selain itu, proyek-proyek yang terbengkalai dan meninggalkan penyekat jalan juga menjadi penghalang bagi kelancaran lalu lintas. Kondisi darurat seperti banjir, kecelakaan lalu lintas, dan acara-acara besar seperti kunjungan kenegaraan juga memperparah situasi.

Kurangnya data terintegrasi antar instansi mempersulit penanganan kemacetan saat terjadi insiden. Informasi yang tidak sinkron menyebabkan respons yang lambat dan kurang efektif dalam mengatasi gangguan lalu lintas.

Solusi yang Diimplementasikan Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemacetan, dengan fokus pada dua pilar utama: koordinasi lintas sektor dan implementasi teknologi cerdas.

• Koordinasi Lintas Sektor: Gubernur Pramono Anung telah menginstruksikan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proyek infrastruktur direncanakan dan dilaksanakan secara terkoordinasi, meminimalkan gangguan lalu lintas.

• Penertiban Proyek Lapangan: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya menertibkan proyek-proyek lapangan yang mangkrak dan menyingkirkan penyekat jalan yang tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kapasitas jalan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas.

• Intelligent Traffic Control System (ITCS): Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi teknologi melalui penerapan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis Artificial Intelligence. Sistem ini telah dipasang di 65 dari 321 persimpangan di Jakarta. Meskipun jumlahnya masih terbatas, ITCS dinilai efektif dalam mengurai kemacetan. Penerapan ITCS juga berkontribusi pada penurunan peringkat Jakarta dalam indeks kemacetan global TomTom dari posisi ke-30 (2023) ke posisi ke-90 (2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan pemasangan ITCS secara bertahap di seluruh persimpangan penting di Jakarta.

Monitoring dan Penanganan Keluhan

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan sekitar 25 petugas dalam satu shift untuk mengawasi sistem ITCS. Selain itu, juga telah disiapkan call center yang terhubung langsung dengan CRM (Customer Relationship Management) untuk menangani keluhan masyarakat terkait kemacetan lalu lintas. Standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan menargetkan penyelesaian setiap keluhan dalam waktu maksimal tiga jam.