Pemerintah Kota Batu Respon Putusan MK dengan Pemetaan Sekolah Swasta

Pemerintah Kota Batu tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jaminan pendidikan dasar gratis, termasuk bagi sekolah swasta. Putusan yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei tersebut, meski bersifat final, membutuhkan persiapan matang sebelum diterapkan secara efektif di lapangan, terutama bagi sekolah-sekolah swasta.

Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Daud Andoko, menyatakan bahwa sosialisasi mengenai putusan MK ini telah dilakukan kepada sekolah-sekolah swasta di wilayahnya. Namun, implementasi kebijakan ini masih menunggu panduan teknis resmi dari pemerintah pusat. “Informasi sudah kami sampaikan, tetapi juknis resminya dari pusat belum turun,” ujarnya.

Tantangan dan Peluang Implementasi

Daud Andoko menilai bahwa gagasan pendidikan gratis di sekolah swasta bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Ia mencontohkan beberapa sekolah seperti SMP Diponegoro dan SMP PGRI di Kota Batu yang telah berhasil menyelenggarakan pendidikan gratis dengan mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Akan tetapi, ia mengakui bahwa tantangan utama terletak pada perbedaan model bisnis dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh masing-masing sekolah swasta.

Regulasi yang berlaku saat ini masih memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk mengenakan biaya tambahan guna menutupi kekurangan atau meningkatkan mutu layanan yang tidak terkaver oleh bantuan pemerintah. Beberapa sekolah swasta, terutama yang memiliki fasilitas premium seperti boarding school atau program pembelajaran kreatif, memanfaatkan biaya tambahan tersebut untuk mempertahankan keunggulan mereka. Bahkan, ada pula sekolah swasta yang memilih untuk tidak menerima dana hibah pemerintah demi menjaga independensi mereka.

Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang mengandalkan biaya dari siswa untuk menutupi biaya operasional penting, seperti gaji guru dan kegiatan ekstrakurikuler. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pemetaan yang cermat dalam menentukan sekolah mana yang benar-benar membutuhkan subsidi agar dapat menyelenggarakan pendidikan gratis. Sebagai gambaran, dana Bosda dari Pemkot Batu saat ini adalah Rp 25.000 per siswa SD dan Rp 35.000 per siswa SMP. Sementara itu, Bosnas dari pemerintah pusat mengalokasikan Rp 900.000 per tahun untuk siswa SD dan Rp 1,1 juta per tahun untuk siswa SMP. Jika kebijakan sekolah gratis diterapkan secara merata, maka potensi pembengkakan anggaran pemerintah akan sangat besar karena sekolah swasta tidak lagi dapat menarik iuran dari orang tua siswa.

Kekhawatiran Pengelola Sekolah Swasta

Kalangan pengelola sekolah swasta juga menyuarakan kekhawatiran mereka terkait wacana ini. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Batu, Windra Rizkyana, menekankan pentingnya pengkajian yang matang terhadap wacana pendidikan gratis di sekolah swasta. Menurutnya, minimnya peminat di sebagian sekolah swasta tidak hanya disebabkan oleh faktor biaya. Ia mencontohkan adanya sekolah dasar negeri yang sudah pasti gratis namun tetap sepi peminat. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua murid saat ini lebih mengutamakan kualitas pendidikan daripada sekadar sekolah gratis.

Windra Rizkyana, yang juga menjabat sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu, khawatir bahwa keterbatasan dana pemerintah dapat memaksa sekolah swasta untuk mengurangi program-program unggulan yang selama ini menjadi daya tarik mereka. Ia berpendapat bahwa jika sekolah harus mengorbankan kualitas dan inovasi hanya untuk menyesuaikan dengan anggaran pemerintah yang terbatas, maka cita-cita untuk menciptakan pendidikan berkualitas justru akan gagal tercapai.

Poin Penting

Berikut adalah poin-poin penting dari berita ini:

• Pemerintah Kota Batu tengah mempersiapkan implementasi putusan MK tentang pendidikan gratis di sekolah swasta.
• Sosialisasi telah dilakukan, namun implementasi menunggu juknis dari pemerintah pusat.
• Tantangan utama adalah keragaman model bisnis dan kualitas layanan sekolah swasta.
• Pengelola sekolah swasta khawatir tentang potensi penurunan kualitas pendidikan jika dana pemerintah terbatas.
• Pemetaan sekolah yang membutuhkan subsidi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Batu perlu melakukan kajian mendalam dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memastikan implementasi putusan MK tentang pendidikan gratis di sekolah swasta dapat berjalan efektif dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan yang selama ini telah dibangun oleh sekolah-sekolah swasta di Kota Batu.