Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji menyatakan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2025. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah saat kembali ke Tanah Air. Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan bahwa pemulangan jemaah haji gelombang pertama akan dimulai pada Rabu, 11 Juni 2025. Dia mengingatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi, khususnya tim di sektor Madinah, untuk mempersiapkan diri dengan baik dan belajar dari pengalaman pada gelombang sebelumnya.

Cucun menyoroti pentingnya perbaikan sistem pendataan jemaah. Kasus-kasus seperti suami-istri terpisah dan jemaah lansia tanpa pendamping harus menjadi pelajaran berharga. Ia menekankan perlunya perhatian khusus terhadap jemaah lanjut usia, terutama saat mereka beribadah di Masjid Nabawi dan mengunjungi Raudhah. Mengingat jarak antara hotel dan masjid di Madinah yang cukup jauh, pendampingan bagi lansia saat pergi dan pulang dari masjid menjadi sangat krusial.

Timwas DPR RI juga memberikan perhatian khusus pada tantangan teknis terkait kepulangan jemaah. Kloter-kloter awal dijadwalkan kembali ke Indonesia mulai 14 hingga 25 Juni 2025. Namun, keterbatasan slot penerbangan di Bandara Jeddah menjadi perhatian utama. Cucun menjelaskan bahwa beberapa kloter yang semula dijadwalkan pulang melalui Jeddah, diusulkan untuk diberangkatkan dari Madinah guna menghindari kepadatan di Bandara Jeddah.

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran proses pemulangan jemaah. Salah satu aspek penting adalah pengelolaan paspor jemaah yang sebelumnya ditahan oleh pihak syarikat. Timwas DPR RI menekankan agar paspor segera dikembalikan kepada jemaah dan proses boarding berjalan tertib.

Koordinasi intensif dengan PPIH, terutama di wilayah kerja Jeddah, akan terus dilakukan oleh Timwas DPR RI hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air dengan selamat dan nyaman. Cucun menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab DPR dalam memastikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi fokus Timwas DPR RI dalam pengawasan pemulangan jemaah haji:

• Perbaikan Sistem Pendataan: Memastikan tidak ada lagi kasus jemaah terpisah dari keluarga, terutama suami-istri.
• Pendampingan Lansia: Memberikan perhatian khusus dan pendampingan bagi jemaah lanjut usia, terutama saat beribadah di Masjid Nabawi dan mengunjungi Raudhah.
• Pengelolaan Paspor: Memastikan paspor jemaah segera dikembalikan dan proses boarding berjalan tertib.
• Koordinasi dengan PPIH: Melakukan koordinasi intensif dengan PPIH untuk mengatasi berbagai kendala teknis.
• Pengawasan di Bandara: Memantau kelancaran proses keberangkatan jemaah di bandara, baik di Jeddah maupun Madinah.

Timwas DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji Indonesia hingga tuntas, demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah.