Indonesia berpotensi menjadikan skema pendanaan berbasis kinerja (Result Based Payment/RBP) sebagai model global dalam mewujudkan pembangunan hijau. Optimisme ini mengemuka seiring dengan upaya pemerintah dalam mengelola dana lingkungan hidup secara efektif untuk mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Profesor Rizaldi Boer, pakar klimatologi dari IPB University, menyoroti peran strategis RBP dalam mendukung target ambisius Indonesia. Menurutnya, insentif finansial yang ditawarkan melalui skema ini dapat memacu berbagai pihak untuk berkontribusi aktif dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) saat ini mencapai 499,8 juta dolar AS, berasal dari berbagai sumber termasuk Norwegia. Alokasi dana ini merupakan hasil dari keberhasilan Indonesia dalam menekan emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) melalui berbagai program:

• Green Climate Fund: Mendanai upaya pengurangan 20,25 juta ton CO2e pada periode 2014-2016.
• BioCarbon Fund (Jambi): Mendukung pengurangan 14 juta ton CO2e pada periode 2020-2025.
• FCPF Carbon Fund (Kalimantan Timur): Memfasilitasi pengurangan 22 juta ton CO2e pada periode 2019-2024.
• Result Based Contribution (RBC) dengan Norwegia: Mendanai pengurangan 20,2 juta ton CO2e pada periode 2016-2019.

Prof. Rizaldi Boer menegaskan bahwa RBP bukan hanya sekadar insentif finansial, tetapi juga katalisator kebijakan. Skema ini memastikan bahwa setiap insentif yang diberikan harus sejalan dengan aksi nyata pengurangan emisi. Lebih lanjut, pendanaan ini sangat krusial untuk:

• Restorasi ekosistem yang terdegradasi untuk meningkatkan cadangan karbon.
• Penguatan tata kelola sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
• Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akurat dan transparan.
• Pemberdayaan masyarakat lokal agar berperan aktif dalam pengelolaan hutan lestari.
• Memastikan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Dengan pengelolaan dana RBP yang optimal, target FOLU Net Sink 2030 bukan hanya mungkin dicapai, tetapi juga dapat menjadi model global bagi negara lain yang berupaya mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.