Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk menertibkan proyek galian jalan yang terbengkalai dan menjadi penyebab utama kemacetan di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, guna memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan teratur dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Kami telah menggelar rapat khusus untuk membahas permasalahan ini. Pekerjaan-pekerjaan seperti proyek sumber daya air, proyek Kementerian PUPR, serta penggalian kabel seringkali menjadi penyebab utama kemacetan," ujar Pramono saat ditemui di Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Pramono menyoroti bahwa proyek galian yang terbengkalai namun tetap ditutup dengan pagar atau penyekat justru memperparah kondisi lalu lintas. Ia meminta agar lokasi proyek yang tidak aktif segera dibuka agar ruas jalan dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. "Jika pekerjaan belum dilanjutkan, sebaiknya bedeng atau penyekatnya dibuka. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan. Ini yang saya minta untuk segera ditertibkan," tegasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa penanganan kemacetan di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan solusi berbasis teknologi seperti Intelligent Traffic Control System (ITCS). Meskipun ITCS telah diterapkan di sejumlah persimpangan, pekerjaan lapangan yang tidak terkoordinasi dengan baik tetap menjadi faktor signifikan penyebab kemacetan.

Oleh karena itu, Pramono mendorong adanya integrasi kerja yang lebih baik antar instansi, termasuk dengan kementerian pusat, dalam pengaturan dan penjadwalan proyek infrastruktur. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kemacetan parah.

"Kami terus berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Jangan sampai proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat justru menyebabkan kemacetan di daerah tanpa ada solusi yang jelas," pungkas Pramono.

Beberapa poin penting yang ditekankan dalam penertiban ini meliputi:

• Koordinasi Intensif: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan teratur.
• Pembukaan Lokasi Proyek Mangkrak: Lokasi proyek galian yang terbengkalai dan tidak aktif akan segera dibuka untuk mengurangi penyempitan jalan dan memperlancar arus lalu lintas.
• Integrasi Kerja Antar Instansi: Diperlukan integrasi kerja yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
• Penjadwalan Proyek yang Terkoordinasi: Proyek-proyek infrastruktur harus dijadwalkan secara cermat agar tidak saling tumpang tindih dan menyebabkan kemacetan.
• Solusi Komprehensif: Penanganan kemacetan tidak bisa hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memerlukan koordinasi yang baik di lapangan.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat.