Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menjajaki kemungkinan pembangunan rumah subsidi dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu tipe 18 meter persegi dengan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini difokuskan untuk wilayah metropolitan Jabodetabek, sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya generasi muda dan pekerja baru.

Inisiatif ini mencuat dalam rapat koordinasi antara Kementerian PKP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta para pengembang properti. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam mengenai urgensi penyediaan hunian terjangkau di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa usulan pembangunan rumah subsidi tipe 18 ini masih dalam tahap pengkajian yang komprehensif. Pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, mengingat banyaknya aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang. Berbagai regulasi terkait perumahan subsidi akan dievaluasi kembali untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

"Tentu kita tidak gegabah ya, makanya kemudian tadi ada beberapa regulasi, oke kita lihat juga gitu. Jadi kita lihat semua yang terkait dengan namanya regulasi-regulasi," ujar Sri Haryati.

Ide untuk menghadirkan rumah subsidi dengan luasan terbatas ini didasari oleh tingginya permintaan akan hunian yang terjangkau dan strategis, terutama dari kalangan pekerja muda dan individu lajang. Mereka umumnya mencari rumah yang dekat dengan lokasi kerja dan memiliki aksesibilitas yang baik ke berbagai fasilitas publik.

Kementerian PKP menyadari bahwa ketersediaan lahan di wilayah Jabodetabek semakin terbatas dan mahal. Oleh karena itu, opsi rumah subsidi tipe 18 meter persegi ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan dan memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski demikian, Sri Haryati menegaskan bahwa aspek kualitas dan kenyamanan hunian tetap menjadi prioritas utama. Rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi standar minimum yang layak huni dan dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai.

Pemerintah juga akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pengembang properti, dalam proses perencanaan dan pembangunan rumah subsidi tipe 18 ini. Keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder diharapkan dapat menghasilkan solusi perumahan yang optimal dan berkelanjutan.

Keunggulan Potensial Rumah Subsidi Tipe 18:

• Harga Terjangkau: Ukuran yang lebih kecil memungkinkan harga jual rumah menjadi lebih rendah, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Lokasi Strategis: Fokus pembangunan di Jabodetabek memberikan kemudahan akses ke tempat kerja, fasilitas publik, dan transportasi umum.
• Solusi Backlog Perumahan: Dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian yang layak.
• Menjangkau Generasi Muda: Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial generasi muda dan pekerja baru.

Pemerintah berharap, dengan adanya opsi rumah subsidi tipe 18 ini, semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kesempatan untuk memiliki rumah sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pengkajian lebih lanjut akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.