Dalam sebuah forum yang membahas strategi pertahanan negara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan analisis mendalam mengenai dampak ekonomi penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Ia mengutip sebuah riset yang memperkirakan kerugian yang diderita Indonesia akibat eksploitasi sumber daya selama masa kolonial mencapai nilai fantastis. Angka yang disebutkan mencapai US$ 31 triliun, setara dengan Rp 502 ribu triliun dengan kurs saat ini.

Prabowo menjelaskan bahwa nilai tersebut setara dengan 18 kali lipat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini. Jika diasumsikan PDB Indonesia sebesar US$ 1,5 triliun, kerugian akibat penjajahan Belanda sungguh mencengangkan. Lebih lanjut, ia menggambarkan skala kerugian tersebut dengan membandingkannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang mencapai Rp 140 triliun. Dengan kata lain, kekayaan yang direnggut Belanda sangat besar.

"Riset ini menunjukkan bahwa selama masa penjajahan, Belanda menikmati GDP per kapita tertinggi di dunia," ujar Prabowo. Ia menekankan pentingnya menjaga kekayaan negara agar Indonesia dapat mencapai tingkat kemakmuran yang sama di masa depan.

Menyadari dampak buruk penjajahan, Prabowo menekankan pentingnya investasi dalam sistem pertahanan yang kuat. Menurutnya, negara yang lalai berinvestasi dalam pertahanan berisiko kehilangan kedaulatannya dan menjadi bangsa budak bagi negara lain. Ia menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan hal ini.

"Tidak ada bangsa yang menginginkan perang, karena perang adalah kegiatan destruktif yang menimbulkan kehancuran. Namun, keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan yang mumpuni," tegas Prabowo. Ia menambahkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan.

Prabowo juga menambahkan bahwa investasi dalam sistem pertahanan bukan berarti Indonesia ingin berperang, tetapi lebih kepada menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Ia meyakini bahwa dengan sistem pertahanan yang kuat, Indonesia dapat menghindari ancaman dari pihak luar dan menjaga stabilitas nasional.