Pemangkasan Masif Program USAID: 83% Bantuan Dibatalkan, Kebijakan Luar Negeri AS Bergeser?

Pemerintahan Trump telah menyelesaikan pemotongan besar-besaran terhadap program-program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan pembatalan resmi terhadap 83% dari total program USAID melalui sebuah pernyataan di platform X. Langkah ini berdampak pada sekitar 5.200 kontrak, mengakibatkan pembatalan pendanaan yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar. Rubio berargumen bahwa program-program tersebut tidak sejalan dengan kepentingan utama Amerika Serikat, bahkan dalam beberapa kasus dinilai merugikan. Sekitar 1.000 kontrak yang tersisa akan dikelola langsung oleh Departemen Luar Negeri AS.

Keputusan kontroversial ini telah menuai kritik dari anggota parlemen oposisi yang menganggapnya ilegal karena perubahan skala besar seperti ini memerlukan persetujuan Kongres. Gedung Putih sendiri belum memberikan rincian spesifik mengenai kontrak-kontrak yang dihapus dan yang dipertahankan. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemotongan ini.

Latar Belakang Pemotongan:

Langkah drastis ini berakar pada kebijakan awal pemerintahan Trump yang menangguhkan seluruh bantuan asing selama 90 hari sejak hari pertama masa jabatannya. Pemerintah berdalih bahwa USAID merupakan pemborosan sumber daya negara. Proses audit yang diawasi oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, memicu pemutusan ribuan kontrak dan PHK massal terhadap staf USAID. Akibatnya, terjadi kekacauan internal di pemerintahan dan dampak negatif yang meluas di berbagai negara penerima bantuan.

Organisasi bantuan kemanusiaan internasional telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak pemotongan ini terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, seperti program pencegahan kelaparan di Kongo dan proyek penyediaan air bersih di Burkina Faso. Para ahli menilai langkah ini sebagai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS, bergeser dari pendekatan yang menekankan penguatan aliansi melalui bantuan menjadi prioritas ideologis "America First" yang dipromosikan oleh pemerintahan Trump.

DOGE, yang dipimpin oleh Musk, dianggap sebagai instrumen kunci dalam menjalankan ideologi ini dengan fokus mengurangi pengeluaran pemerintah dan mengonsolidasikan agensi-agensi di bawah eksekutif. Rubio memuji kinerja DOGE dalam proses pemotongan ini, sedangkan Musk menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang sulit namun perlu, menambahkan bahwa bagian-bagian penting USAID seharusnya berada di bawah Departemen Luar Negeri.

USAID dan Dampaknya:

USAID, yang didirikan pada tahun 1961, telah lama menjadi pilar utama bantuan kemanusiaan Amerika Serikat, beroperasi di lebih dari 60 negara. Dengan anggaran lebih dari 40 miliar dolar pada tahun 2023, USAID merupakan salah satu donor bantuan global terbesar. Program-programnya mencakup berbagai bidang, termasuk pencegahan penyakit dan kelaparan, penyediaan vaksinasi, dan bantuan bencana. Sebagian besar kegiatan USAID dilakukan melalui kontraktor yang menerima pendanaan dari lembaga tersebut.

Putusan Pengadilan:

Terlepas dari pemotongan program, putusan pengadilan di Washington DC telah memerintahkan pemerintahan Trump untuk membayar sekitar 2 miliar dolar bantuan luar negeri yang tertunggak. Walaupun pengadilan menolak permintaan untuk mengembalikan ribuan kontrak dan hibah yang telah dibatalkan, putusan ini tetap menjadi tantangan bagi kebijakan pemotongan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Keputusan Mahkamah Agung AS turut membuka jalan bagi putusan tersebut.

Kesimpulannya, pemotongan besar-besaran terhadap program USAID ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang arah kebijakan luar negeri AS dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada bantuan kemanusiaan Amerika.