Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti fenomena memprihatinkan di mana masyarakat kalangan menengah ke bawah di wilayahnya semakin terjerat dalam lingkaran utang yang tak berujung. Ironisnya, bantuan sosial yang seharusnya menjadi solusi, justru menjadi bahan bakar bagi praktik rentenir yang merugikan.

Menurut Dedi Mulyadi, tekanan ekonomi yang terus meningkat, terutama kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak, menjadi penyebab utama keluarga-keluarga di Jawa Barat terpaksa mencari pinjaman. Mereka akhirnya bergantung pada sumber-sumber pinjaman informal seperti bank emok, bank keliling, dan pinjaman online (pinjol) yang menawarkan kemudahan, namun dengan bunga yang mencekik.

"Problemnya kompleks. Ada kebutuhan anak-anak yang terus meningkat, mulai dari jajan harian, biaya outing class, study tour, hingga acara perpisahan sekolah. Semua ini menjadi beban tambahan bagi orang tua," ungkap Dedi Mulyadi.

Analisis data yang dilakukan oleh tim Dedi Mulyadi mengungkap bahwa perputaran uang dari rentenir dan bank emok di Jawa Barat sebagian besar terjadi di kalangan ibu-ibu di tingkat RT. Mereka tanpa sadar menjadi agen peredaran uang gelap dengan bunga tinggi, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti bahwa Program Keluarga Harapan (PKH), yang seharusnya menjadi modal usaha atau investasi, seringkali digunakan untuk membayar utang kepada bank emok. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana bantuan ekonomi yang diberikan tidak memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Dana PKH malah dipakai buat bayar utang bank emok. Lalu, bantuan ekonomi berupa pinjaman modal diberikan, tapi ujung-ujungnya uangnya habis juga untuk membayar bunga," jelas Dedi Mulyadi.

Untuk memutus rantai ketergantungan ini, Dedi Mulyadi mengusulkan empat langkah strategis:

• Membebaskan masyarakat dari biaya pendidikan.
• Membebaskan masyarakat dari biaya pengobatan.
• Subsidi biaya listrik.
• Memberikan jaminan hari tua yang memadai.

Menurut Dedi Mulyadi, sistem pendidikan saat ini justru menciptakan kekacauan yang memaksa orang tua mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia mengusulkan pelarangan kegiatan-kegiatan yang membebani orang tua seperti study tour dan perpisahan sekolah. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat Jawa Barat terbebas dari beban ekonomi yang tidak perlu.

"Ekosistem pendidikan saat ini melahirkan kekacauan yang membuat beban ekonomi memaksa orang tua untuk mencari jalan pintas," tegas Dedi Mulyadi. Ia berharap dengan langkah-langkah konkret, masyarakat Jawa Barat dapat terbebas dari jeratan utang dan memiliki masa depan yang lebih baik.