DPR Kritisi Penyelenggaraan Transportasi Haji: Perencanaan yang Kurang Matang Jadi Sorotan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas Haji (Timwas) menyampaikan kritik tajam terhadap penyelenggaraan transportasi haji tahun ini, khususnya terkait operasional di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan bahwa permasalahan krusial seperti penumpukan bus dan ketidakteraturan dalam proses pengangkutan jamaah seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan yang lebih komprehensif.

"Sejak awal, kami telah mengingatkan potensi masalah ini, terutama setelah pemerintah memutuskan untuk melibatkan delapan perusahaan transportasi (syarikah)," ungkap Cucun kepada awak media di Makkah, Selasa (10/6/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran DPR atas kompleksitas yang timbul akibat pelibatan banyak pihak dalam operasional transportasi.

Cucun menjelaskan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa satu perusahaan saja sudah cukup menantang untuk mengelola pengangkutan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dengan sistem taraddudi. Sistem ini mengandalkan bus yang beroperasi secara berulang untuk menjemput dan mengantar jamaah. Tahun ini, sistem murur juga diterapkan, di mana jamaah hanya melintasi Muzdalifah tanpa berhenti.

"Jika dengan satu perusahaan saja tantangannya besar, apalagi dengan delapan perusahaan. Saya sudah memprediksi bahwa potensi penumpukan akan sangat tinggi. Dan kenyataannya, masalah itu benar-benar terjadi di lapangan," tegasnya.

Menanggapi penjelasan Menteri Agama mengenai kemacetan yang disebabkan oleh kepadatan jamaah, Cucun berpendapat bahwa aspek kepadatan inilah yang seharusnya menjadi fokus utama dalam perencanaan jauh-jauh hari. Ia menyoroti kurangnya koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antar perusahaan transportasi yang terlibat.

"Ketika kami bertanya langsung kepada pihak syarikah, mereka menyatakan telah melakukan pengangkutan hingga 60 kali, tetapi tidak mengetahui identitas jamaah yang mereka angkut. Ini jelas menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan simulasi yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) belum optimal," paparnya.

Cucun menekankan perlunya perencanaan dan simulasi teknis yang lebih mendalam di masa mendatang. Aspek logistik dan transportasi harus menjadi prioritas utama demi menjamin kenyamanan dan keselamatan jamaah haji. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, termasuk koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat, sangat diperlukan untuk menghindari terulangnya masalah serupa di masa mendatang.

Berikut point penting yang harus menjadi perhatian:

• Koordinasi Antar Perusahaan: Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar delapan syarikah transportasi.
• Perencanaan Transportasi: Simulasi yang lebih matang dan komprehensif terkait rute, jadwal, dan kapasitas bus.
• Identifikasi Jamaah: Sistem yang memastikan setiap syarikah mengetahui identitas jamaah yang mereka angkut.
• Antisipasi Kepadatan: Strategi mitigasi untuk mengatasi kepadatan jamaah di Armuzna.
• Evaluasi Sistem Taraddudi dan Murur: Analisis efektivitas dan efisiensi kedua sistem tersebut dalam kondisi operasional yang berbeda.