Polemik Rekrutmen 24 Ribu Tamtama TNI AD: Fokus Kesiapan Tempur atau Ketahanan Pangan?

Rencana TNI Angkatan Darat (AD) untuk merekrut 24 ribu tamtama guna mengisi struktur organisasi baru batalyon teritorial pembangunan menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Politisi dari Fraksi PDIP ini mengingatkan agar TNI tetap fokus pada tugas pokok dan fungsinya, yaitu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sesuai undang-undang, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan latihan intensif," ujar TB Hasanuddin, menekankan pentingnya peningkatan kemampuan tempur prajurit TNI.

TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem ini melibatkan seluruh potensi negara untuk kepentingan pertahanan. Dalam doktrin pertahanan Indonesia, perang berlarut menjadi strategi utama. Dimulai dengan perang konvensional, dan jika diperlukan, berlanjut dengan perang gerilya hingga mencapai kemenangan.

Legislator tersebut menekankan perlunya mempersiapkan wilayah logistik dengan menyediakan bahan makanan di desa, kampung, dan kota. Ia menyinggung situasi perang di mana prajurit TNI dapat langsung turun ke lapangan dan menjadi petani untuk membangun depot logistik. Namun, dalam kondisi damai, TB Hasanuddin berpendapat bahwa pembangunan ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada instansi terkait, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menilai hal tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Menanggapi kritikan tersebut, TNI AD melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa fungsi teritorial merupakan salah satu fungsi utama TNI AD. Ia menegaskan bahwa TNI berasal dari rakyat dan bertugas untuk membina serta menyiapkan rakyat dalam upaya pertahanan negara.

"Fungsi utama teritorial adalah melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, jati diri kita melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat, sehingga kita bersama-sama dengan rakyat menyatu, membina, menyiapkan rakyat sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, rakyat siap untuk bersama-sama dengan TNI melaksanakan upaya pertahanan negara ini," kata Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menambahkan bahwa sistem pertahanan keamanan Indonesia adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Pada masa damai, TNI AD bertugas menyiapkan rakyat agar siap setiap saat bersama-sama TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

"Penyiapannya itu tidak selalu atau tidak dalam bentuk penyiapan teknis pertempuran, teknis pertahanan, teknis peperangan. Penyiapannya itu kita harus meyakinkan masyarakat ini siap secara kesejahteraan, siap secara kesehatan, lalu siap secara pendidikan. Itu ada di fungsi utama teritorial, bagian dari penyiapan kita terhadap masyarakat," jelasnya.

Selain itu, dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI juga memiliki fungsi memberikan bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tentu kita harus mendukung, harus membantu itu, karena itu menjadi amanah dari tugas kita juga, pasti, militer setelah perang itu satu fungsi utama, fungsi utama pertempuran itu juga berjalan," pungkasnya.

Dengan demikian, polemik rekrutmen 24 ribu tamtama TNI AD ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai prioritas tugas TNI di masa kini. Apakah fokus utama harus tetap pada kesiapan tempur, ataukah TNI juga memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat?