Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini menghadiri acara pengukuhan ribuan calon hakim di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat. Kehadiran Prabowo dalam acara sakral ini menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap penguatan lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Tepat pukul 10.30 WIB, Prabowo tiba di Gedung MA didampingi oleh Ketua MA, Sunarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Presiden disambut hangat oleh para calon hakim yang telah menanti di lokasi. Prabowo kemudian menempati kursi di barisan depan, menandakan penghormatan tertinggi dari negara kepada para calon penegak keadilan.

Acara pengukuhan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh penting, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam) Lodewijk F Paulus, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto, serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamuddin.

Sebanyak 1.451 calon hakim dari berbagai lingkungan peradilan akan resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada kesempatan ini. Rinciannya adalah sebagai berikut:

• 921 calon hakim peradilan umum
• 362 calon hakim peradilan agama
• 143 calon hakim peradilan tata usaha negara
• 25 calon hakim peradilan militer

Para hakim muda ini nantinya akan ditempatkan di berbagai satuan kerja di empat lingkungan peradilan, yaitu:

• 144 pengadilan negeri kelas II
• 173 pengadilan agama kelas II
• 22 pengadilan tata usaha negara tipe b dan c
• 11 pengadilan militer tipe a dan b

Penempatan ini tersebar di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang hingga Merauke, menunjukkan komitmen negara untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata. Pengukuhan ribuan hakim ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.