Kenaikan harga beras yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di kawasan Timur, mendorong Badan Pangan Nasional (NFA) untuk mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kepada keluarga penerima manfaat.

I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau dinamika harga beras secara seksama. Data menunjukkan adanya peningkatan harga di sejumlah daerah, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Kondisi ini memerlukan respons cepat dan terarah dari pemerintah.

"Kami mencermati betul dinamika harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, menunjukkan harga yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," ujar Ketut.

Salah satu fokus utama adalah percepatan penyaluran bantuan pangan beras. Sebanyak 10 kilogram beras per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Saat ini, proses verifikasi dan finalisasi anggaran sedang dikebut agar distribusi dapat segera dilaksanakan setelah anggaran tersedia.

Selain bansos beras, NFA juga mempercepat pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini akan mendistribusikan beras medium dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang memasuki masa panen. Prioritas utama diberikan kepada wilayah Indonesia Timur, mengingat tingginya kebutuhan di wilayah tersebut.

Selain kedua program utama tersebut, NFA juga terus menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pertengahan Juni, telah dilaksanakan 288 kegiatan GPM, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang mencakup 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota. Gerakan ini bertujuan untuk menyediakan akses beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Untuk mendukung efektivitas program-program tersebut, NFA juga berupaya meningkatkan transparansi dan akurasi data melalui perbaikan sistem pencatatan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Food Station juga diminta untuk meningkatkan intensitas pasar murah serta memperkuat sistem pelacakan distribusi secara real time.

Berikut adalah beberapa langkah konkret yang diambil pemerintah:

• Percepatan Bantuan Sosial Beras: Menyediakan 10 kg beras per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
• Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Mendistribusikan beras medium dari CBP ke wilayah dengan harga di atas HET.
• Gerakan Pangan Murah (GPM): Melaksanakan kegiatan pasar murah di berbagai daerah.
• Perbaikan Sistem Pencatatan: Meningkatkan transparansi data di PIBC.
• Penguatan Distribusi: Memperkuat sistem pelacakan distribusi beras secara real time.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga beras, menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dan meredam gejolak sosial akibat fluktuasi harga.