Kondisi lingkungan di Raja Ampat, Papua, yang semakin memprihatinkan akibat aktivitas pertambangan, telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat. Sebagai kawasan yang dikenal dengan keindahan alamnya dan menjadi ikon ecotourism serta geopark, Raja Ampat seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal. Namun, pemberian izin pertambangan tanpa batasan yang jelas oleh pemerintah telah memperburuk situasi.

Kerusakan ini mengindikasikan beberapa masalah mendasar yang perlu segera diatasi. Pertama, paradigma bahwa pertambangan adalah sektor prioritas utama harus diubah. Pemerintah perlu menyadari dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan, terutama di kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Sektor ekstraktif harus beradaptasi dengan isu lingkungan global dan urgensi diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

Pengalaman pertambangan nikel di Sulawesi seharusnya menjadi pelajaran berharga. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan masa depan Indonesia di berbagai bidang. Pemerintah perlu menghindari terulangnya masalah serupa di Papua, di mana pertambangan nikel dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.

Oleh karena itu, aktivitas pertambangan di kawasan konservasi khusus dan kawasan strategis seperti pariwisata harus diatur dengan lebih ketat. Sanksi yang berat dan tegas harus diberlakukan untuk memastikan kelestarian alam, biota laut, kontur lahan, pola hidup masyarakat lokal, dan vegetasi di kawasan tersebut. Pemerintah perlu melakukan kajian independen yang komprehensif untuk menemukan formula dan aturan yang lebih tepat, yang dapat diterima oleh semua pihak dan memberikan ruang bagi pengembangan Raja Ampat sebagai kawasan pariwisata nasional.

Pemerintah juga perlu menyadari bahwa tidak semua lahan potensial harus segera dieksploitasi untuk pertambangan demi alasan fiskal atau kepentingan ekonomi politik tertentu. Diversifikasi peluang ekonomi harus terus diupayakan agar tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada satu sektor. Terlalu mengutamakan pertambangan dapat membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, kerusakan lingkungan, dan faktor geopolitik.

Sektor pariwisata harus diberikan kesempatan untuk berkembang sebagai salah satu langkah strategis dalam diversifikasi ekonomi nasional. Pemerintah perlu menghindari zero sum game pada komoditas nikel agar ambisi untuk menyelamatkan planet dan mendorong dekarbonisasi tidak justru menghancurkan lingkungan. Praktik pertambangan yang baik (good mining practice) harus diterapkan secara ketat dan konsisten untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mencegah kerusakan pada sektor lain yang strategis.

Reaksi publik terhadap kerusakan di Raja Ampat menunjukkan bahwa masyarakat memahami nilai penting kawasan ini. Raja Ampat adalah aset yang tak ternilai harganya dan dapat dipromosikan kepada dunia sebagai keunggulan Indonesia yang unik. Langkah pemerintah mencabut izin beberapa perusahaan tambang di sekitar Raja Ampat patut diapresiasi, meskipun penghentian sementara aktivitas pertambangan atau moratorium akan lebih tepat untuk kasus ini.

Menghentikan semua aktivitas tambang di kawasan tersebut akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memahami persoalan secara komprehensif dan detail, serta merumuskan cara pandang dan aturan baru yang lebih sesuai dengan karakteristik Raja Ampat.