Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengambil langkah proaktif dalam memastikan kelancaran dan akuntabilitas proyek-proyek strategis di wilayahnya dengan menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kejaksaan Agung ini menandai komitmen kuat pemerintah provinsi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pembangunan yang bersih dan berkelanjutan.

Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Gubernur Sherly menjelaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan program-program prioritas di Maluku Utara. Langkah ini diambil mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan, mulai dari sektor kesehatan hingga infrastruktur.

Proyek Strategis yang Dikawal:

Gubernur Sherly secara rinci memaparkan beberapa proyek strategis yang menjadi fokus utama pemerintah provinsi, antara lain:

• Pembangunan Rumah Sakit Tipe C: Dua unit rumah sakit tipe C akan dibangun di Halmahera Timur dan Pulau Taliabu, masing-masing dengan anggaran sekitar Rp 150 miliar yang bersumber dari APBN. Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana membangun rumah sakit serupa di Halmahera Tengah dan Halmahera Utara.
• Pembangunan Sekolah Rakyat: Program Sekolah Rakyat akan direalisasikan di dua lokasi berbeda dengan total anggaran mencapai Rp 200 miliar per lokasi. Ini merupakan investasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara.
• Pembangunan Jalan dan Jembatan: Pemerintah provinsi mengajukan permohonan pembangunan dan perluasan jalan serta jembatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan nilai total mencapai Rp 8 triliun. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Arahan dan Dukungan Jaksa Agung:

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyambut baik inisiatif Gubernur Sherly dan menginstruksikan jajarannya di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memberikan dukungan penuh dalam pengawasan dan pendampingan proyek-proyek strategis tersebut. Beliau menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Selain itu, Jaksa Agung juga mengingatkan agar pemerintah daerah selalu berpedoman pada tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan proyek. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Konsultasi Hukum untuk Regulasi Daerah:

Gubernur Sherly juga menyampaikan komitmennya untuk melibatkan kejaksaan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) dan regulasi daerah lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah provinsi dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih efektif dan terhindar dari potensi masalah hukum di kemudian hari.